"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Wacana pemangkasan jabatan eselon III dan IV mulai berlaku pada awal 2020. Wacana tersebut masuk dalam program prioritas kabinet Indonesia Maju yaitu reformasi birokrasi. Indonesia selama ini masih menjadi negara tujuan investasi, namun rumitnya jalur birokrasi di tanah air menyumbat laju kegiatan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Jokowi juga berencana menggantikan sebagian jabatan eselon III dan IV dengan AI atau robot. Sebab, penggunaan kecerdasan buatan bisa memberikan kecepatan administrasi dan prosesnya tidak lagi manual.
"Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," ungkapnya.
Meski demikian, Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa setiap pejabat eselon III dan IV yang terkena pemangkasan tidak mempengaruhi pendapatan yang setiap bulan diterima.
"Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN kita, ndak. Yang kita butuhkan tadi, kecepatan, kebijakan untuk kecepatan memutuskan di lapangan," tegas Jokowi.
(hek/fdl)