102.500 Rumah Murah Dibangun Lagi Tahun Depan, BTN: Masih Kurang!

Jakarta - Sebanyak 102.500 unit rumah murah atau subsidi dipastikan akan dibangun pada tahun 2020. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 11 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp 9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Rp 2 triliun.

Jumlah tersebut meningkat jauh dari tahun ini yang hanya ditetapkan sebanyak 74.000 unit dengan alokasi sebesar Rp 7,5 triliun.

Walaupun begitu, Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu dari 37 bank penyalur dana FLPP tahun depan belum puas dengan angka yang ditetapkan. Direktur Utama BTN Pahala Mansury menilai jumlah tersebut masih belum mampu memenuhi permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.

"Rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," kata Pahala di Kementerian PUPR, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Realisasi KPR Subsidi Lewat BTN Sudah 3,4 Juta Rumah

Pahala menyebut, belum mengetahui berapa porsi BTN untuk rumah bersubsidi nanti. Yang jelas, ia mengatakan BTN menjadi bank yang terbesar untuk penyaluran KPR.

Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko Heripoerwanto. Ia mengatakan, pihaknya akan terus membahas alokasi anggaran FLPP untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bukan hanya dirut BTN, saya juga merasa kurang," ucap Heri.

"Kita nanti juga akan atur dengan sistem baru. Dulu, pengembang kalau membangun, itu sekuat mereka. Kalau sanggup bangun seribu, ya bangun seribu. Nanti tidak bisa lagi seperti itu. Setiap pembangunan harus melalui persetujuan pemerintah terlebih dulu supaya tidak terjadi kelebihan," tambahnya.

Baca juga: 81 Juta Milenial Bakal Makin Mudah Punya Rumah

Untuk diketahui, sebelumnya pengembang bisa membangun kapan saja ketika ada permintaan tanpa ada persetujuan. Padahal di sisi lain, kuota alokasi FLPP di perbankan sudah habis. Akhirnya, MBR yang sudah menjalin kesepakatan dengan pengembang tidak bisa melaksanakan akad dan proses berhenti di tempat.

"Itu yang menjadi salah satu masalah di tahun ini. Banyak rumah yang sudah jadi, tinggal akad, tapi kuota FLPP sudah habis," tandasnya.


(dna/dna)