Biang Kerok Impor Baja, Sri Mulyani Beberkan Radikalisme di Kemenkeu

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka-bukaan penyebab Indonesia masih ketergantungan baja impor. Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto hal itu dikarenakan Indonesia masih lemah dalam memproduksi baja untuk mesin (engineering).

Selain itu dia mengungkapkan penyebab industri hilir, alias industri pengguna baja memilih baja impor ketimbang lokal. Itu disebabkan harga dan kualitas baja impor lebih unggul.

Namun derasnya aliran impor baja di dalam negeri dikhawatirkan bakal mengancam eksistensi industri baja nasional. Perusahaan baja RI disebut bisa mati gara-gara gempuran impor. Benarkah demikian?

Harjanto menjelaskan saat ini industri hulu masih fokus memproduksi baja untuk konstruksi ketimbang untuk mesin. Mau tidak mau baja untuk mesin harus impor.

"Nah ini kondisi pabrik kita di dalam negeri memang masih fokus di baja-baja konstruksi," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca selengkapnya di sini: Pak Jokowi, Ini Nih Biang Kerok RI Kebanjiran Baja Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani kumpul bareng dengan para tokoh-tokoh Indonesia. Mereka berkumpul dalam acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa. Menpolhukam Mahfud MD dan Sekjen Gerakan Suluh Kebansaan Alissa Wahid pun ikut hadir dalam acara ini.

Isu kebangsaan akan menjadi topik diskusi para tokoh-tokoh ini. Dalam acara ini Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara kunci, dia diminta menceritakan peran rasa kebangsaan dalam tubuh Kemenkeu. Dalam ceritanya, dia menyebut bahwa ada hal yang lebih melelahkan dibandingkan mengurus keuangan negara.

Awalnya, Sri Mulyani bercerita bahwa kementeriannya dihinggapi banyak gerakan-gerakan religius yang eksklusif. Pegawai Kemenkeu pun mulai terkotak-kotakan.

Bahkan, dia sempat bercerita sering mendapatkan pesan yang menyebutkan bahwa Kemenkeu mulai dimasuki gerakan radikal keagamaan. Dia menyatakan percakapan antara dia dan bawahannya menjadi kunci untuk memastikan Kemenkeu tetap berbangsa dan terhindar dari gerakan radikalisme.

Percakapan itu dilakukannya lewat sebuah forum rapat pimpinan Kemenkeu. Rapat itu dihadiri eselon I dan II Kemenkeu.

Baca selengkapnya di sini: Ngeri! Sri Mulyani Akui Radikalisme Sudah Masuk Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku waspada atas tindakan kongres Amerika Serikat (AS) yang akan memakzulkan Presiden Donald Trump. Menurut Sri Mulyani, aksi tersebut akan memberikan dampak terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Sri Mulyani bilang, AS merupakan negara dengan ekonomi besar di dunia tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian global. Dampak yang akan terjadi pada tingkat kepercayaan pelaku usaha di negeri Paman Sam sendiri.

"Apakah dengan situasi seperti ini masih akan kontinyu sampai dengan pemilihan tahun 2020. Ini akan menimbulkan confident yang melemah dari pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi kesehatan ekonomi Amerika, perlu kita waspadai," kata Sri Mulyani di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca selengkapnyaa di sini: Trump Dimakzulkan, Sri Mulyani Waspada Tingkat Tinggi

Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sebesar RP 4.814,31 triliun di November 2019, angka tersebut meningkat Rp 418,34 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni RP 4.395,97 triliun.

Jika dibandingkan dengan Oktober 2019, utang pemerintah meningkat Rp 58,18 triliun atau 1,21%. Tercatat jumlah utang pemerintah di Oktober 2019 mencapai Rp 4.756,13 triliun.

Mengutip data APBN KiTa, Jakarta, Kamis (19/12/2019), utang pemerintah yang mencapai Rp 4.814,31 triliun terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN). Jika dari pinjaman totalnya pinjaman yang sebesar Rp 770,04 triliun, rinciannya pinjaman dalam negeri sebesar Rp 8,09 triliun, pinjaman luar negeri Rp 761,95 triliun.

Baca selengkapnya di sini: Naik Rp 418 T, Ini Rincian Utang Pemerintah Per November 2019

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jalan akses perbatasan Malinau-Krayan sepanjang hampir 200 kilometer (km) selesai di akhir 2021. Pekerjaan proyek jalan ini membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

"Iya mungkin kalau 200 km 2 tahun," kata Basuki di Krayan, Nunukan, Kamis (19/12/2019).

Jalan tersebut juga tidak akan teraspal seluruhnya di akhir 2021. Namun, Basuki memastikan bahwa jalan sudah dapat diakses.

"Iya, yang kaya tadi (jalan Long Bawan-Long Midang) toh. Bisa," ujarnya

Basuki mengatakan bahwa ia memprioritaskan pembangunan jalan di perbatasan untuk memudahkan akses warga Krayan. Selama ini, mereka yang ingin ke Tarakan atau Malinau dan daerah lainnya hanya bisa menggunakan pesawat.

"Kenapa kok ini diprioritaskan Malinau dengan Krayan? Karena ini hanya satu aksesnya ke luar sehingga (berpengaruh ke) harga-harga juga," katanya.

Baca selengkapnya di sini: Jokowi Bangun Jalan 200 Km di Perbatasan RI-Malaysia, Buat Apa?