Disinggung Sri Mulyani, Apa Dampak Radikalisme ke Ekonomi RI?

Jakarta - Isu radikalisme di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi topik yang hangat dibicarakan belakangan ini. Terutama, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung radikalisme mulai menjangkiti Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebagai sebuah gerakan, radikalisme mesti dicegah karena punya dampak yang besar, termasuk ke ekonomi.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, radikalisme di birokrasi berkaitan dengan layanan publik. Menurutnya, masuknya paham radikalisme akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Radikalisme di Kemenkeu

"Dampaknya tentu menyangkut kepercayaan publik, karena publik menjadi untrust menjadi tidak percaya kepada yang namanya negara, oleh karena menjadi seolah perlawanan menjadi negara. Padahal dia sendiri ASN (PNS) yang harus melayani masyarakat," katanya kepada detikcom, Minggu (23/12/2019).

Menurutnya, jika PNS terpapar radikalisme maka punya kecenderungan mengutamakan golongannya atau orang-orang yang sepemikiran. Hal itu akan memperlambat layanan birokrasi dan perizinan. Dengan begitu akan berpengaruh pada investasi dan perekonomian.

"Kemudian ada dampak ekonomi tentu, berupa apa, karena kecepatan layanan publik penghambatan tentu kemudian dampak ekonomi ada perlambatan di sisi ekonomi, soal perizinan, sampai persoalan investasi," ujarnya.

Baca juga: Biang Kerok Impor Baja, Sri Mulyani Beberkan Radikalisme di Kemenkeu

Padahal, kata dia, investasi merupakan bagian penting dalam perkembangan sebuah negara.

"Investasi ini mau nggak mau kan memang bagian dari tumbuhnya sebuah negara ke depan, bahwa investasi sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan negara, sehingga ekonominya sangat kental di situ" tutupnya.


(das/das)