) marah dan mengancam oknum yang membuat Indonesia terus membuka keran impor migas alias mafia. Dirinya mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik tekor neraca perdagangan Indonesia.
Jokowi memang kerap kali kesal karena Indonesia impor minyak terus-menerus sehingga menyebabkan neraca perdagangan Indonesia negatif. Dirinya pun meminta agar kilang-kilang dibangun untuk memproduksi minyak sementara mafia migas berupaya menghalang-halangi.
Harus Bangun KilangPengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai pembuktian Jokowi mampu atau tidak membasmi mafia migas adalah dengan melihat pembangunan kilang minyak. Jika kilang yang selama ini mangkrak bisa dibangun artinya Jokowi berhasil.
"Nah maka indikator kalau misalnya Jokowi sudah tahu orangnya (mafia migas) dan siap digigit, maka saya kira indikator yang digunakan kalau ketika kilang tadi bisa dibangun maka mafia migas sudah digigit," kata Fahmy saat dihubungi
detikcom, Selasa (31/12/2019).
Sebaliknya, jika kilang yang mau dibangun tetap terbengkalai, artinya mafia migas masih berkuasa untuk membuat Indonesia ketergantungan impor.
"Kalau kilang tadi masih terkatung-katung maka dibalik kandasnya pembangunan kilang itu ada mafia migas dan Jokowi nggak mampu menggigitnya," ujarnya.
Fahmy menjelaskan bahwa mafia migas memang selalu berupaya menghalang-halangi pembangunan kilang agar Indonesia tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Itu berdasarkan temuan pihaknya selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Jokowi pada 2014-2015 lalu.
"Hasil temuan dari tim anti mafia migas beberapa waktu yang lalu bahwa ada mafia migas yang bermain di impor dan itu dia akan menghalangi dalam pembangunan kilang," tambah Fahmy.
Siapa mafianya? Klik halaman berikut >>>
Fahmy memperkirakan mafia migas berada di dalam sistem yang mampu mempengaruhi Indonesia melakukan impor minyak, baik di dalam PT Pertamina (Persero) maupun di kementerian/lembaga terkait.
"Ya jadi saya sebutnya dengan sistem ya karena dia sudah jadi sistem yang inheren (melekat) di lembaga-lembaga pengambil keputusan," kata dia.
"Jadi dia oknum-oknum mafia migas itu ada di mana-mana, ada di Pertamina. Yang saya maksud dengan sistem tadi, dia ada di struktur organisasi Pertamina, ada di struktur organisasi departemen tertentu," lanjutnya.
Mereka berada di dalam sistem sehingga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang ujung-ujungnya mengarahkan Indonesia harus impor migas.
"Nah jadi mereka tadi saya katakan dia ada di sistem sehingga bisa mempengaruhi, pertama pengambil keputusan, kemudian dia bisa membuat suatu kebijakan sehingga itu tetap mendorong impor BBM dapat dilakukan," tambahnya.
Cara mafia beraksi ada di halaman berikutnya >>>
Fahmy menjelaskan bahwa cara mafia migas membuat Indonesia tidak bisa lepas dari impor minyak memang dengan menghalangi pembangunan kilang. Itu berdasarkan temuan pihaknya selaku anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang pernah dibentuk Jokowi pada 2014-2015 Lalu.
"Misalnya gini, dalam pembangunan kilang misalnya itu ya. Nah ini bagi kami tim itu, itu sangat anomali ya karena bertahun-tahun seperti dikatakan Jokowi juga sudah bertahun-tahun ya tidak bisa dibangun," kata dia.
Dia mencontohkan, banyak investor yang bersedia untuk membangun kilang di Indonesia, mulai dari Saudi Aramco, Rosneft Oil Company, hingga Overseas Oil & Gas (OOG). Namun prosesnya berjalan sangat lambat.
Dia mencurigai ada kesengajaan untuk membuat rencana investasi pembangunan kilang tersebut tak berjalan mulus. Tujuannya agar Indonesia gagal memiliki kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Nah ini kan aneh ya. Maka itu menguatkan indikasi bahwa itu adalah permainan mafia migas," sebutnya.
Dari setiap impor minyak yang dilakukan Indonesia, mafia migas ini mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dialirkan ke berbagai pihak sebagai suap untuk mengamankan praktik tersebut.
Ahok Mampu Hadapi? >>>
Fahmy menilai Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tidak bisa bekerja sendiri menghadapi mafia migas. Dirinya menjelaskan bahwa mafia migas sudah melekat dalam sistem pemerintahan maupun di tubuh Pertamina. Jokowi perlu menggebrak sistem yang dinilai menjadi celah mafia migas.
"Saya kira tidak bisa Ahok diharapkan untuk bisa membasmi sendirian. Apalagi dia juga sebagai komisaris itu kan kewenangannya juga terbatas ya," kata dia.
Menurutnya ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah, minimal untuk mempersempit ruang gerak mafia migas.
"Yang pertama adalah mengangkat pemimpin dan pengambil keputusan yang dia punya integritas dan tidak mempan disuap. Karena permainan mafia migas itu adalah menyuap untuk memanfaatkan kelemahan pengambilan keputusan itu tadi," ujarnya.
Bahkan menurutnya di Pertamina sendiri perlu dibersihkan mulai dari level atas hingga level terbawah. Lalu yang kedua adalah memperbaiki tata kelola yang selama ini masih lemah sehingga Indonesia tidak bisa mandiri memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.
Menurutnya, dalam dua hal itu Ahok bisa diandalkan untuk membantu pemerintah. Dia menilai Ahok bisa membuat Pertamina lebih baik dan transparan.
.webp)
