.webp)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan urusan lahan wewenang Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya pemerintah pusat tidak bisa ikut masuk membebaskan lahan.
"Mempercepat pembebasan ya tergantung pada Pemprov. Kalau urusan di masyarakatnya kan dengan Pak Pemprov, ya kami nggak bisa turun," ungkap Basuki, ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa kita bantu, kalau lahan misalnya kan untuk sodetan itu APBN. Karena dulu waktu pak SBY datang ke banjir, langsung perintahkan untuk dibikin. Itu sudah konsep lama, kita teruskan," kata Basuki.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah mengakui bahwa proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung terkendala pembebasan lahan.
Bambang menjelaskan seharusnya jalur sodetan sepanjang 1,27 km, namun hingga kini baru 600 m saja yang selesai. Dia menyatakan proyek mandek di daerah Bidara Cina, Jakarta Timur.
"Kan ada 1.270 meter ini baru 600 meter sudah selesai, nah 670 meter belum. Ini kan inlet (jalur) sodetannya itu di Bidara Cina belum bebas," ungkap Bambang saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2020).
Bambang juga mengatakan bahwa sejak 2018 proyek normalisasi vakum. Dari 33,5 km bantaran yang mesti dinormalisasi, kini menyisakan 17,5 km lagi.
"Sejak 2018 sampai dengan sekarang kegiatan normalisasi Sungai Ciliwung vakum. Kami belum bisa melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung, masih 17,5 km lagi karena lahannya belum bebas," ungkap Bambang.
(fdl/fdl)
