Juliari menjelaskan alasan belum bisa memasok beras bencana karena menunggu status tanggap darurat. Sesuai dengan UU yang berlaku beras CBP bisa dimanfaatkan saat bencana alam.
"Kalau ada status tanggap darurat, kalau belum ada status tanggap darurat belum bisa digunakan. Harus ada status tanggap darurat," kata Juliari di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, lanjut Juliari, jika suatu wilayah terdampak banjir memiliki stok beras maka cadangan tersebut yang digunakan terlebih dahulu. Meski demikian, Kemensos siap mengutus Perum Bolug mengirim beras CBP jika ada daerah terdampak banjir dengan status tanggap darurat.
"Kalau ada permintaan kita langsung Bulog menggelontorkan ke daerah, tapi pertama itu mereka harus ada status tanggap darurat, karena itu UU seperti itu penggunaan CBP salah satunya untuk bencana. Pertama sudah status tanggap darurat, permintaan ke Kemensos pasti kita minta Bulog menggelontorkan," ungkap dia.
Sebelumnya, Perum Bulog siap menyalurkan CBP kepada korban banjir. Seperti diketahui, banjir telah melanda sejumlah wilayah Jabodetabek akibat hujan yang terus mengguyur saat malam tahun baru.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, pihaknya akan mendistribusikan beras bagi korban banjir. Saat ini, ada 1,9 juta ton beras yang siap untuk didistribusikan.
"Bulog sudah menyiapkan beras untuk bantuan bencana alam. Beras CBP sebanyak 1,9 juta ton. Secara nasional stok Bulog dalam posisi aman dan standby disalurkan, baik untuk stabilisasi harga maupun bencana alam," kata Tri saat dihubungi detikcom, Jumat (3/1/2020).
(hek/hns)