Anies Larang Kantong Kresek, Pengusaha Minta Insentif Pajak 20%

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Lewat aturan tersebut, seluruh pelaku usaha di atas dilarang menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek dalam setiap transaksinya.

Dalam salah satu pasal tersebut, pemerintah menyiapkan insentif bagi pelaku usaha yang dianggap mampu melaksanakan aturan itu sebaik-baiknya. Pemberian insentif fiskal daerah itu diatur di pasal 20 Pergub tersebut.

"Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan/atau pasar rakyat," tulis pasal 20 ayat (2) Pergub tersebut.

Baca juga: Anies Larang Kantong Kresek di Mal hingga Pasar, Apa Kata Pengusaha?

Pemberian insentif tersebut pun mendapat respons positif dari para pelaku usaha, khususnya dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

"Nah tentu kalau kita bicara sebuah aturan seperti ini sudah wajar kalau ada insentifnya, jadi kita sangat apresiasi sekali," ujar ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikcom, Selasa (7/1/2020).

Akan tetapi besaran insentif fiskal daerah yang bakal diberikan tidak dirinci secara gamblang dalam aturan tersebut. Ia meminta insentif pajak yang diberikan berkisar di antara 10-20%.

"Ini sesuatu yang baik, jadi kalaupun diberikan, kalau bisa sih antara 10-20% akan lebih bagus, tapi kita tetap kembalikan keputusannya pada hitung-hitungan Pemprov ya," sambungnya.

Baca juga: Isi Lengkap Pergub Anies yang Larang Plastik Kresek di Mal hingga Pasar

Untuk mendapatkan insentif tersebut, para pelaku usaha dapat mengajukan surat permohonan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta.

"Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan/atau Pasar Rakyat untuk memperoleh insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur," tulis pasal 20 ayat (3) beleid itu.





(ara/ara)