.webp)
Basuki menceritakan, penanganan banjir yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ada tiga tahapan. Pertama jangka pendek yaitu menangani dan mengevakuasi para masyarakat. Sedangkan jangka menengah panjang, dikatakan Basuki bahwa Kementerian PUPR akan meneruskan program normalisasi atau naturalisasi sungai yang melintas di DKI Jakarta.
"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki mengaku dalam pertemuan dengan Anies Baswedan juga sudah menjadwalkan blusukan bersama ke program normalisasi atau naturalisasi sungai yang melintasi DKI Jakarta.
"Kami sudah buat jadwal dengan Gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi-Ciawi turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meneruskan program normalisasi atau naturalisasi di seluruh sungai ibu kota. Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) bersama kepala daerah mengenai banjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Awalnya, Jokowi meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang berada di Jawa Barat.
"Saya minta dipercepat Kementerian PUPR ini Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, meskipun saya tahu progresnya sudah 47%, pembebasan tanah juga sudah 95% tinggal sisanya saya kira diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Arahan Jokowi untuk Basuki juga bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat penyelesaian proyek sodetan yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).
"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," jelas dia.
(hek/hns)
