Tito Karnavian Minta Tambahan Anggaran Blangko e-KTP ke Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Mereka membahas soal anggaran blangko e-ktp 2020.

Pertama, terkait masalah anggaran blangko e-ktp. Tito Karnavian mengatakan anggaran blangko e-ktp tahun 2020 kemungkinan tidak akan cukup sampai akhir tahun. Anggaran hanya cukup untuk 5-6 bulan ke depan.

"Kami sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 dan 6 itu abis blangko e-ktp dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Jangan sampai nanti menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko e-ktp di daerah-daerah," kata Tito usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Tito tidak ingin kejadian tahun lalu soal kurangnya blangko e-ktp terulang kembali. Untuk itu pihaknya meminta tambahan anggaran dan sedang dipersiapkan untuk membuat surat resmi.

"Tahun lalu juga kurang tapi sudah dipenuhi. Sehingga minta agar ditambah (anggaran) dan beliau (Kemenkeu) sampaikan agar berikan surat resmi, kami akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya," ujarnya.

Baca juga: Banyak Celah untuk 'Bobol' BUMN Asuransi, Pengawasannya Kurang Ketat?

Menurutnya, kebutuhan blangko e-ktp akan meningkat di tahun ini. Mengingat baru saja terjadi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Kekurangan blangko e-ktp diperkirakan mencapai 14 juta keping.

"Masih dihitung. 16 juta keping, sementara kebutuhan 30 juta keping di tahun ini," ungkapnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Kemendagri akan mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 15 miliar dari sebelumnya Rp 12,9 miliar.

Baca juga: Tjahjo Kumolo hingga Tito ke Kantor Sri Mulyani Bahas Uang Pensiun

(eds/eds)