Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki risiko sistemik. Menurut pengamat asuransi Hotbonar Sinaga, risiko tersebut makin besar karena ada kasus baru di PT Asabri (Persero) akibat kesalahan pada instrumen investasi.
Dia menyarankan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menginisiasinya bersama Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.
"OJK ya, itu kan ada yang namanya KSSK, itu bisa minta kepada anggota KSSK yang lain selain OJK, entah itu LPS, BI, Kementerian Keuangan untuk rapat pendahuluan apakah nanti yang namanya kasus Jiwasraya termasuk juga Asabri itu bisa berakibat pada risiko sistemik seperti yang diduga Kepala BPK," kata dia saat dihubungi
detikcom, Selasa (14/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"OJK dalam hal ini perlu inisiatif meminta kepada anggota KSSK yang lain untuk mengkaji lebih dahulu kemungkinan bisa terjadinya risiko sistemik karena siapa tahu nanti akan ada lagi perusahaan asuransi yang gagal bayar," lanjutnya.
Menurutnya jika kasus gagal bayar ini tidak segera ditangani, dampaknya bakal merembet ke industri jasa keuangan lainnya di luar perasuransian.
Dia menilai risiko sistemik makin besar juga karena kasus gagal bayar ini dialami oleh perusahaan asuransi pelat merah, dalam hal ini Jiwasraya dan Asabri. Itu bisa menciptakan krisis kepercayaan di publik.
"Sehingga ini potensinya betul-betul potensi risiko sistemik," terangnya.
Kasus Jiwasraya dan Asabri perlu jadi pelajaran.
Dihubungi terpisah, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai selama ini KSSK tidak pernah memasukkan asuransi sebagai agenda sistem keuangan yang bisa berdampak sistemik. Namun masalah di Jiwasraya dan Asabri perlu dijadikan pembelajaran.
"Mereka tidak pernah melihat asuransi sebagai salah satu faktor penting dalam skenario untuk melihat sistem keuangan yang berdampak sistemik. Nah ini dengan begini jadi pelajaran bahwa asuransi juga bisa berdampak sistemik," tambahnya.
Kepala BPK Agung Firman Sampurna sebelumnya mengatakan karena besarnya kasus Jiwasraya, pihaknya akan mengambil kebijakan yang berhati-hati. Ia menyebut besarnya kasus ini dengan skala gigantic alias sangat besar.
"Saya ingin menyampaikan, kondisi sekarang kita adalah situasi yang mengharuskan kita untuk memiliki pilihan kebijakan yang hati-hati. Di mana kasus ini cukup besar, skalanya bahkan saya katakan gigantic, sehingga memiliki risiko sistemik," kata Agung dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (8/1/2020).
Simak Video "Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
