Pejabat Daerah Ramai-ramai Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditunda

Jakarta - Keputusan pemerintah yang menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat respons negatif dari para Pejabat Daerah. Hal itu diutarakan di Komisi IX DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Lukman Said meminta agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda. Menurutnya, perlu kajian yang mendalam sebelum keputusan itu ditetapkan agar tidak menjadi masalah.

"Harapan kami kepada Anggota Dewan yang terhormat, perlu kajian secara mendalam karena (kenaikan BPJS) pasti akan ada masalah. Tidak usahlah dinaikkan dulu," kata Lukman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Asosiasi Pejabat Daerah Menghadap DPR Bahas Iuran BPJS Kesehatan

Sebelum iuran dinaikkan, Lukman meminta pemerintah memperbaiki sistem layanan BPJS Kesehatan. Ia menceritakan banyak masalah yang terjadi khususnya di daerah, salah satunya banyak rakyat miskin yang tidak diterima oleh pihak rumah sakit.

"Pegawainya jangan marah-marah oleh peserta BPJS. Lalu (BPJS Kesehatan) dikasihnya ke rakyat yang miskin, banyak orang miskin yang tidak dapat BPJS itu tidur di luar," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Imbau Peserta BPJS Kesehatan Tak Turun Kelas

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Menurutnya, seharusnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi alternatif terakhir setelah ada perbaikan sistem manajemen BPJS.

"Seharusnya ada upaya optimalisasi pengumpulan iuran dari kelompok masyarakat yang belum tertib membayar dan diikuti dengan perbaikan sistem manajemen BPJS," sarannya.




(dna/dna)