Luhut Usul Non-Prajurit Ikut Kelola Asabri, Bisa?

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai seharusnya kalangan profesional bisa ikut masuk mengelola PT Asabri (Persero). Selama ini petinggi dan pengelola Asabri isinya hanya mantan prajurit.

Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Dia mengatakan saran Luhut akan dibahas dengan pemegang saham dan kementerian teknis terkait.

Pasalnya, bukan cuma Kementerian BUMN. Kementerian Pertahanan juga merupakan kementerian teknis yang mengatur Asabri.

"Kalau perusahaan PT kan itu bisa saja. Memungkinkan saja. Nanti kita bahas sama pemegang saham dan menteri teknis terkait," ungkap Arya dalam sebuah diskusi di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Baca juga: Asabri dan Jiwasraya Dirundung Masalah, Luhut Buka Suara

Bahkan peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai cukup besar untuk saran memasukkan pihak profesional bukan cuma tentara dalam mengelola Asabri.

"Pak Prabowo juga punya satu pengaruh besar untuk penunjukannya, karena itu adalah perusahaan terkait dia sebagai menteri teknisnya. Jadi akan sangat mempertimbangkan pak Prabowo juga," kata Arya.

Menurut Luhut, kalangan profesional dibutuhkan agar pengelolaan Asabri lebih bagus. Dia khawatir kalau cuma mantan prajurit bisa dibohong-bohongi dalam industri keuangan.

"Jadi jangan yang nggak ngerti lah supaya nggak dimainin, dibohong-bohongi, sama goreng-goreng saham ini," jelas Luhut saat berbincang dengan wartawan di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Asabri, BPK Lakukan Investigasi

Dalam mengelola dana para prajurit, Asabri sendiri memiliki kasus yang hampir mirip dengan PT Jiwasraya yang juga bermasalah. Sengkarut masalah kedua BUMN asuransi itu berawal dari investasi ke saham-saham kualitas rendah.


(dna/dna)