Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (
PGN) Gigih Prakoso mengatakan bahwa pihaknya akan membuka opsi impor gas alam atau liquefied natural gas (LNG) untuk menekan harga gas dalam negeri. Impor jadi pilihan untuk menyeimbangkan ongkos produksi.
"Mengenai impor, ini juga sebagai opsi, sebagai balancing apabila diperlukan harga yang jauh lebih kompetitif, yang bisa diperoleh dari sources LNG ke depan," kata Gigih di Graha PGAS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Dalam hal ini, Gigih menyampaikan beberapa opsi untuk menurunkan harga gas terutama untuk kebutuhan industri, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tingginya harga gas Indonesia ini membuat Jokowi kesal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendukung pemerintah maupun Bapak Presiden untuk menerapkan Perpres nomor 40 tahun 2016 dengan harapan untuk dukung sektor industri dengan harapan bisa mendukung sektor industri tumbuh dan berkembang secara kompetitif," terang Gigih.
Selain opsi impor, PGN juga mendukung opsi pengurangan porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam KKKS, porsi pemerintah itu sebesar US$ 2,2 per MMBTU.
"Tiga hal yang disampaikan Presiden pada prinsipnya kami dukung, yang pertama adalah pengurangan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dalam rangka menurunkan gas, tentunya ini tergantung pada kebijakan pemerintah dan SKK Migas nantinya seperti apa," papar Gigih.
Opsi terakhir yakni menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) yaitu kewajiban badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan pelaksana.
"Kami sangat membutuhkan alokasi khusus untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri khususnya di sektor di industri. Kami sudah hitung untuk industri yang perlu dapat insentif sesuai Perpres 40 ini sebanyak 320 mmscfd (million standard cubic feet per day) adalah kebutuhannya, harapan bisa dipenuhi dari pembelian alokasi khusus DMO," imbuh dia.
"Kami sudah hitung perlu adalah sebanyak 320 mmscfd kebutuhan gas yang bisa dipenuhi dengan harga gas khusus. Harapannya bisa dipenuhi dari DMO gas dengan harga khusus. Sehingga bisa diterima di industri dengan willingness to pay dari pada kemampuan mereka untuk bayar supply gas yang dimaksud," sambung Gigih.
Sebagai informasi, Jokowi kesal harga gas industri masih mahal hingga hari ini. Padahal dirinya sudah sering memerintahkan menteri terkait untuk membuat harga gas lebih terjangkau bagi pelaku industri.
Jokowi mengaku ingin berkata kasar, tapi akhirnya nggak jadi. Dirinya menyebut gas merupakan modal pembangunan industri nasional. Jadi seharusnya harganya tidak terlalu mahal agar industri dalam negeri bisa bersaing.
"Saya sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal," ujar Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
"Dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita," imbuh dia.
.webp)
