Sejumlah menteri hari ini merapat ke kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan agenda Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang diagendakan adalah rapat koordinasi (rakor) membahas Ibu Kota Negara (IKN) baru Kalimantan Timur (Kaltim).
Berdasarkan agenda beberapa menteri, rapat koordinasi dimulai pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat (7/2/2020), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tiba lebih awal, disusul Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pukul 13.48 WIB.
Berikutnya hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sekitar pukul 13.52 WIB. Lalu disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dapat diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.
Anggaran Rp 466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk PNS dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.
(toy/ara)