.webp)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Indosat Tbk menambah deretan perusahaan yang melakukan PHK dalam setahun terakhir. Jumlahnya tak main-main ada yang mencapai ratusan hingga ribuan.
Lalu apakah badai PHK ini menjadi peringatan buat pemerintah?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PHK memang menjadi indikator kondisi perekonomian. Namun pemerintah masih mempertimbangkan apakah kondisi ini berbahaya bagi perekonomian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya semua kan menjadi indikator, tapi kita lihat dulu," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Baca juga: Badai PHK Tiba, Kalau Kena Harus Ngapain? |
Airlangga menilai, PHK merupakan permasalahan di pihak korporasi. Sehingga kondisi perusahaan menjadi faktor. Untuk itu pemerintah perlu menjaga iklim dunia usaha yang kondusif.
"Makanya perlu iklim usaha dan domestik demand yang perlu dipertahankan," tegasnya.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, dirinya berharap agar keputusan PHK yang diambil perusahaan bisa dipertimbangkan kembali. Pihaknya akan melakukan dialog dengan perusahaan dan buruh.
"Ya kita berharap proses PHK kan ada tahapan. Kami harap teman2 masih pertimbangkan agar mereka tidak ter-PHK. Ya itu, dialog itu," tutupnya.
Baca juga: PHK Ratusan Karyawan, Indosat Goyang? |
(das/fdl)
