.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan semua kelas bukan keputusan yang instan, melainkan sudah melalui ratusan kali rapat. Dia mencatat internal pemerintah sudah melakukan sekitar 130 kali rapat.
Hal itu juga sekaligus menjawab pernyataan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran premi untuk semua kelas BPJS Kesehatan.
"Jadi nggak bisa hanya lihat satu sisi, oleh karena itu kami mencoba sampaikan apa yang jadi proses pemikiran pemerintah selama ini. Ibu Puan waktu pimpin di lingkungan internal pemerintah nggak rapat hanya satu kali, dua kali, tiga kali tapi 130 kali lebih lakukan pertemuan," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak parlemen banyak yang keberatan dengan keputusan pemerintah yang tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal 2020. Padahal pemerintah harus menyelesaikan pembersihan data alias cleansing agar pemberian subsidi tepat sasaran.
Pemberian subsidi ini maksudnya, peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya ditalangi pemerintah benar-benar masyarakat miskin. Sri Mulyani bilang penyesuaian iuran juga dalam rangka menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan yang diprediksi tekor Rp 32,4 triliun pada akhir 2019.
"Jadi kita tetap ingin berikan yang terbaik pada rakyat berikan pelayanan ke masyarakat terutama untuk kelompok yang mampu tapi kemampuan suatu negara berikan jaminan sosial tergantung kemampuan keuangan negara," jelasnya.
Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah melihat seluruh aspek, termasuk tagihan pembayaran kepada rumah sakit.
"Waktu itu pemerintah lihat semua segi, sebagai pemerintah negara hadir, pemerintah diminta lakukan support," ungkap dia.
 |
(hek/eds)
