.webp)
Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) menggelar acara ngobrol publik dengan tema 'Lobster: Apa Adanya' di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Acara ini dihadiri oleh para ahli lobster, asosiasi, dan pembudidaya lobster.
Susi Pudjiastuti yang sedianya diajak menghadiri acara ini tidak tampak dalam kesempatan tersebut. Ketua KP2-KKP Effendi Gazali sebelumnya mengajak Susi langsung hadir dalam acara tersebut untuk berdialog secara terbuka mengenai kisruh ekspor benih lobster.
Dalam pembukaannya, Effendi Gazali mengaku geram sebab dinilai mendukung ekspor benih lobster. Dia menolak pernyataan itu, sekaligus menolak tuduhan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyebut penjelasannya mengenai ekspor benih lobster sebagai bentuk penganiayaan terhadap orang tak berilmu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada batasan berilmu atau kurang berilmu dalam Konsultasi Publik pertama oleh KP2 pada 5 Februari 2020 lalu yang berlangsung 11 jam dari pukul 10:00 sampai 21:00 malam sebab banyak nelayan kecil yang hadir dan berbicara di sana," kata Effendi.
Effendi juga menyayangkan tindakan para wartawan yang memberitakan pernyataannya dalam diskusi beberapa pekan lalu itu dengan perspektif yang menyudutkan dirinya bahkan terkesan memutar balikkan fakta.
"Sebelas jam Konsultasi Publik KP2 yang pertama, saya tidak sekalipun menyatakan mendukung ekspor benih lobster. Saya selalu menyatakan bisa setuju terhadap kemungkinan benih lobster diekspor setelah Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) dan KP2 membuat atau MOU dengan Hatchery Lobster. Hatchery itu maksudnya penetasan benih di lab. Tapi apa yang terjadi, sebagian jurnalis menyatakan: 'Effendi Gazali menyiratkan mendukung ekspor benih lobster!' Itu penyimpulan sendiri," sambungnya.
Ia juga tak habis pikir dengan para media yang memberitakan dirinya namun tidak hadir secara penuh dalam diskusi sebelumnya dan tidak melakukan konfirmasi berimbang (cover both sides).
"Apalagi jurnalis dengan huruf kecil ini, sengaja tidak hadir seluruhnya sepanjang 11 jam Konsultasi Publik tersebut. Dan sebetulnya sejak semester satu kuliah kan sudah diajarkan untuk menghubungi pihak lain sebagai kewajiban 'cover both sides' namun mungkin karena gaya otoriter serta malas melakukan cover both sides, maka dimulailah fenomena ''the death of Journalism' di Indonesia," katanya.
 |
(eds/eds)
