.webp)
Melalui Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Dia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyurati seluruh kepala daerah untuk mendelegasikan perizinan yang ada di kepala daerah kepada DPMPTSP. Sayangnya ada satu gubernur yang belum mematuhi.
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Hari ini dirinya pun kembali menyampaikan hal tersebut. Kali ini langsung dihadapkan Presiden Jokowi. Namun lagi-lagi Bahlil tidak membuka identitas gubernur yang bersangkutan.
Bahkan rupanya bukan hanya gubernur. Bupati pun masih ada yang belum memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tersebut. Bahlil pun menyindir para kepala daerah ini sudah seperti presiden.
Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 pada hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.
"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
(toy/hns)
