.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, tidak perlu sedih dengan perubahan status Indonesia dari sebelumnya negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya 'keistimewaan' fasilitas berdagang dengan Amerika Serikat (AS).
Airlangga bilang, berdasarkan proyeksi yang sudah ada memang Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Dengan begitu perubahan status sebagai negara maju harus disambut baik.
"Makanya kalau dibilang sama Amerika negara maju ya harus senang, masa sedih," kata Airlangga dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengubahan status Indonesia menjadi negara maju akan berdampak pada pemberian fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS).
Menurut Mantan Menteri Perindustrian ini hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
"Terkait bea masuk GSP kita hanya 20% dari perdagangan, dan on top of that GSP perundingannya sudah selesai. Jadi kriteria GSP saja yang ditingkatkan," jelasnya.
Airlangga mengungkapkan Indonesia menjadi negara maju suatu capaian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Apalagi yang memberikan predikat adalah AS. Perdagangan Indonesia dengan AS sendiri sampai saat ini masih surplus sekitar US$ 12 miliar.
"Indonesia memproses manufaktur contoh mereka ekspor kapas, kita ekspor tekstil, mereka ekspor gandum kita ekspor bakmi. Dan Indonesia dengan Amerika trade positif sekitar US$ 12 miliar. Jadi jangan sedih," ungkap dia.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada China, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang 'naik level' jadi negara maju.
 |
(hek/eds)
