RI Rilis 'Senjata' Jaga Ekonomi dari Gempuran Corona

RI Rilis 'Senjata' Jaga Ekonomi dari Gempuran Corona

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 04 Mar 2020 14:24 WIB
Nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Akumulasi nilai ekspor Indonesia dari Januari-Agustus 2019 turun 8,28% dibandingkan tahun lalu.
Ilustrasi ekspor/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan sebagai untuk menangkal dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Paket kebijakan ini disusun menyusul dua orang warga negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif terpapar corona (covid-19).

Paket kebijakan ekonomi yang dirancang kali ini diberi nama second stimulus. Adapun tujuan dari dikeluarkannya paket kebijakan tersebut ialah untuk mendorong kelancaran arus impor dan ekspor domestik. Hal itu mengingat belakangan perekonomian domestik mulai terasa melesu terutama sesaat setelah pengumuman tersebut disebarkan.

"Second stimulus yang disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam raker (rapat kerja) perdagangan bahwa streamlining untuk impor dan ekspor," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditemui di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Paket kebijakan second stimulus ini terdiri dari empat aturan utama. Salah satunya ialah rencana pemberian kelonggaran izin bagi transaksi ekspor.

"Perizinan ekspor dipermudah jadi untuk surat keterangan asal, health sertificate dan yang lain untuk setiap port of export itu tersedia, jadi tidak perlu paper wasting dari satu daerah ke daerah lain," sambungnya.


Selain ekspor, pemerintah juga memberi perhatian lebih kepada transaksi impor. Pemerintah berniat mempermudah pengajuan impor.

Para importir bahan baku akan dipermudah dalam proses pengajuan impornya. Bahkan, pemerintah akan menghapus aturan pembatasan atau larangan impor bahan baku. Selain itu, pemerintah menyatakan juga siap memberi pengurangan tarif impor.

Meski demikian, kemudahan-kemudahan tersebut diberikan terbatas pada 500 importir saja itu pun hanya untuk mereka yang memiliki reputasi tinggi.

"Terkait dengan bea masuk impor kita sedang evaluasi dan terhadap 500 importir yang reputable itu akan diberikan fasilitas itu juga di dalam rumusan kebijakan yang sedang disiapkan," katanya.

Soal asal negara importir yang mendapat persetujuan kemudahan impor tersebut serta barang-barangnya apa saja, pemerintah masih enggan buka suara.

"Nanti kita sort list lagi, berdasarkan industrinya," tambahnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Selain ekspor dan impor, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan untuk efisiensi proses logistik sehingga distribusi bahan pokok dapat ditekan biayanya. Namun demikian, bahasan terkait efisiensi logistik ini masih perlu dibahas mendalam melalui rapat tingkat menteri selanjutnya.




(hns/hns)

Hide Ads