.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa program tol laut belum mampu menekan biaya logistik. Bahkan kini biaya pengiriman barang antarprovinsi jauh lebih mahal ketimbang kirim barang ke negara lain.
Jokowi meminta para menterinya untuk melihat masalah biaya logistik yang masih mahal secara detail dan komprehensif. Dia curiga ada permasalahan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan yang terlalu lama atau dwelling time hingga praktik monopoli di industri logistik.
"Apakah masalahnya di pelabuhan misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien," tuturnya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Jokowi mengaku juga mendapatkan laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya pengiriman dari timur ke barat dan sebaliknya.
"Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," tuturnya.
Dia kecewa ternyata manfaat tol laut hingga kini tak terlihat. Biaya logistik masih mahal. Bahkan kirim barang antar provinsi lebih mahal ketimbang kirim barang ke negara lain.
"Saya terima informasi bahwa biaya logistik antar daerah masih mahal. Contoh biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura," terangnya.
Oleh karena itu dia ingin agar program tol laut terus diakselerasikan. Jokowi pun mengingatkan, tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparistas harga antar wilayah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.
"Ada dua hal yang perlu menjadi fokus kita bersama. Yang pertama mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Biaya logistik antar daerah antar wilayah antar provinsi harus bisa diturunkan," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar bisa meningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah. Apa lagi kontribusi transportasi laut terhadap PDB sangat kecil.
"Di sini saya mencatat bahwa transportasi laut hanya sumbang 0,53% dari keseluruhan PDB kita. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat," katanya.
"Ini angkanya trans darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4%. Meningkat 2,14 persen pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019. Kemudian transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6% terhadap PDB. Meningkat lebih pesat lagi yakni 1,03% tahun 2014 menjadi 1,62 persen di tahun 2019. Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah. Justru menurun dari 0,34% pada 2014 menjadi 0,32% pada 2019," tutupnya.
Baca juga: Urus Izin Usaha di RI Masih Ruwet! |
(das/eds)
