Jakarta -
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran membeberkan kondisi terkini industri hotel dan restoran usai diumumkan Indonesia terjangkit virus corona.
Menurut Maulana, industri hotel dan pariwisata sudah babak belur karena penurunan okupansi yang signifikan.
"2 hari ini sudah kelihatan. Sudah babak belur," kata Maulana ketika ditemui awak media dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penurunan itu sudah terasa sejak fase pertama di mana virus corona dinyatakan merebak mulai dari China. Namun, ternyata tamparan itu tak kunjung usai ketika memasuki fase kedua yakni ada 2 WNI yang dinyatakan positif virus corona.
"Memang kalau di sektor pariwisata saat ini, kejadian begitu ada masuk ke fase kedua, itu ada cancel, cancel, cancel. Okupansi langsung drop semuanya. Karena kan ini masalah pasar domestik," terang Maulana.
Ia mengungkapkan, okupansi hotel dalam serangan virus corona ini hanya mencapai 20%. Sementara, normalnya pada low season okupansi hotel mencapai 40%.
"Corona ini cukup besar pengaruhnya, drop drastis sampai ke level 20% (okupansi). Ini berdampak sampai ke luar Jawa," tutur dia.
Geger Corona, Turis Asing hingga Domestik Batal Liburan di RI
Sebelum virus corona dinyatakan menjangkit Indonesia, pemerintah mengandalkan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) untuk menggairahkan pariwisata domestik.
"Kita kan awalnya pasar domestik yang 2018 kita sampaikan pergerakan (wisnus) 303 juta, begitu 2019 terjadi penurunan karena tiket mahal. Jadi 275 juta. 2020 kita harapkan bergerak ternyata ada wabah corona," urai Maulana.
Namun, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 2 WNI positif corona, banyak wisnus yang kemudian membatalkan perjalanan wisatanya.
"Memang kalau di sektor pariwisata saat ini, kejadian begitu ada masuk ke fase kedua, itu ada cancel, cancel, cancel. Okupansi langsung drop semuanya. Karena kan ini masalah pasar domestik," kata Maulana.
Melihat kondisi ini, ia khawatir. Apabila sampai penutupan kuartal I-2020 ini belum ada solusi yang tepat untuk penyebaran virus corona, 70% cadangan devisa Indonesia bisa hilang.
"Yang pariwisata ya, itu bisa 60-70% hilang. Pasar kita hilang semua, bagaimana. Orang kan menghindari travelling. Yang akan travelling keluarnya satu-satu, terpaksa. Siapa yang mau? Lalu orang bisnis, ini juga tak ada pilihan," papar Maulana.
Sebelum virus corona masuk Indonesia saja, wisman di Bali sudah menurun drastis dan kerugiannya mencapai Rp 1 triliun. Maka, di fase kedua ini ia memprediksi kerugiannya semakin melebar.
"Saya baru punya data di fase pertama. Itu di Bali sudah ada cancelation, nilainya sampai Rp 1 triliun," ungkap dia.
Maulana membeberkan, sejumlah destinasi yang mengalami penurunan wisatawan yang paling parah yakni Bintan, Batam, Manado, dan Bali.
"Intinya yang paling besar kenanya di Batam, Bintan, Manado, Bali. Paling besar Batam Bintan, dan Manado karena itu ribuan. Kalau Bali dia ada captive dari wisman lain, termasuk domestiknya cukup hot," tutup dia.
Lalu, apa upaya pemerintah menangkis serangan corona ke pariwisata?
Hotel dan Restoran Bakal Bebas Pajak Hingga 6 Bulan
Pemerintah sendiri akan memberikan insentif pariwisata demi menjaga keberlangsungan industri tersebut. Insentif tersebut salah satunya pembebasan pajak hotel dan restoran.
Menteri Pariwisata dan Eknomo Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pembebasan pajak bagi hotel dan restoran itu akan diberlakukan selama enam bulan.
"Iya untuk 6 bulan ke depan," kata Wishnutama usai Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Ia menuturkan, pembebasan tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Sehingga pemda tidak lagi menarik pajak dari hotel dan restoran di wilayahnya.
"Ya nanti langsung diimplementasi, kita juga berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah," imbuh dia.
Menurut Wishnutama, sejauh ini pemda yang mendukung langkah pusat untuk membebaskan pajak hotel dan restoran. Sehingga, ia yakin hal ini dapat dijalankan.
"Pemda sangat supportif, sangat mendukung dengan adanya ini. Contohnya dengan Gubernur Bali, Pak Koster. Saya mendiskusikan progresnya, ingin tahu," tuturnya.
.webp)
