.webp)
Sandiaga menjelaskan rantai pasok bahan baku industri manufaktur Indonesia mulai menipis lantaran produsennya di China tidak beroperasi. Pemerintah China sendiri melarang warganya melakukan kegiatan di luar rumah hingga 8 Maret 2020.
Dengan begitu, produksi bahan baku yang diimpor ke banyak negara termasuk ke Indonesia pun terganggu. Belum lagi ada larangan penerbangan pesawat dari China ke Indonesia dan sebaliknya.
"Sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan 50% lebih di konsumsi dan itu akan terdampak, saya rasa konsumsi turun karena ada disrupsi di suplai, tapi yang paling penting lagi masyarakat daya belinya terganggu," kata pria yang beken disapa Sandi ini usai acara Populi Center dan Smart FM Network di The MAJ Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2020).
Dengan minimnya bahan baku, kata Sandiaga banyak perusahaan yang melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, masyarakat yang terdampak pun tidak lagi memiliki sumber penghasilan. Otomatis, daya belinya pun akan menurun.
"Karena sebentar lagi juga akan ada dampak perusahaan merasionalisasi karyawan, PHK, ini akan ada dampaknya juga ke penerimaan daripada penghasilan masyarakat," jelasnya.
Selain sektor manufaktur, virus corona sudah menjangkit sektor pariwisata dan infrastruktur. Terbukti Indonesia memberlakukan larangan penerbangan ke China dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan turis dari Negeri Tirai Bambu.
Meski demikian, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai insentif fiskal dan moneter yang dikucurkan pemerintah mampu menangkis dampak virus corona terhadap ekonomi nasional.
"Kebijakan moneter dan fiskal sudah cukup memadai. Walaupun memang diharapkan terus dicari terobosan-terobosan untuk mempercepat recovery ekonomi," ujar Piter.
Pemerintah sudah menerbitkan insentif untuk sektor pariwisata, anggarannya mencapai Rp 10,3 triliun. Insentif itu berupa tambahan manfaat kartu sembako, diskon liburan, insentif maskapai dan agen perjalanan, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (Pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga, rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing dari 8% menjadi 4%. Dari sisi OJK, melonggarkan perhitungan kolektabilitas kredit di perbankan.
(hek/hns)
