.webp)
Akan tetapi, baru-baru ini, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan dukungannya terhadap pembangunan proyek tersebut. Serta telah mengeluarkan rekomendasi lahan seluas 900 hingga 1.000 ha untuk membangun proyek strategis nasional itu. Diharapkan dengan adanya rekomendasi itu, proyek pengolahan gas sebesar 9,5 metrik ton per annum (MTPA) itu dapat terakomodasi dengan baik.
"Kepentingan Maluku agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan karena akan memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Kita harus optimis, proyek Blok Masela akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah Maluku," ujar Murad dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, proses penyelesaian sengketa lahan di Maluku mampu ia selesaikan dalam waktu singkat berkat koordinasi intensif dari pemerintah pusat. Menurutnya, dengan koordinasi yang cukup baik dengan pihak pemerintah daerah, proses pengadaan lahan di proyek Masela pun mudah didapatkan.
"Contohnya kemarin, waktu kami mengajukan rekomendasi untuk penggunaan lahan kehutanan dari Gubernur Maluku. Kira-kira cuma cuma 1 minggu (selesai). Faster than recommendation," katanya.
Dengan demikian, rencana konstruksi proyek yang awalnya dipatok 2022 dapat dimajukan menjadi 2021 mendatang.
"Tadi pertemuan silaturahmi, sekaligus kami membahas percepatan pembahasan lahan dan kesiapan tenaga kerja lokal, karena rencananya pembangunan infrastruktur untuk Blok Masela sudah dimulai tahun 2021," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan rencana pembangunan di Blok Masela. Menurutnya, selain fasilitas kilang, Inpex selaku operator Blok Masela juga akan membangun gas pipa untuk kapasitas sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Ke depan, ada empat fasilitas utama yang akan dibangun Inpex.
"Saat ini, Inpex masih melakukan survei Amdal di fasilitas kilang LNG di darat dan FSRU. Proses survei Amdal sudah dilakukan Inpex sejak November 2019 lalu," ujar Dwi Soetjipto.
Diperkirakan survei Amdal akan rampung dalam setahun mendatang, setelah melalui survei di musim kemarau dan hujan.
"Bahwa perizinan dan pembebasan lahan bukanlah lagi menjadi momok Investasi. Maka apa yang terjadi di proyek Abadi Masela ini diharapkan dapat menyakinkan Investor, khususnya perusahaan migas kelas dunia untuk menanamkan investasi dan teknologinya di Indonesia. Upaya mewujudkan Visi bersama 1 juta BOPD harus didukung iklim investasi yang baik," pungkas Dwi Soetjipto.
(dna/dna)
