Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berpengaruh ke seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
Oleh karena itu, dirinya pun akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melihat lebih dalam dampak yang akan terjadi pasca keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Tentu kita melihat keputusan tersebut bahwa Perpres BPJS pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia. Keputusan batalkan 1 pasal saja itu pengaruhi seluruh sustanibilitas dari BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani di kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Menurut Sri Mulyani sudah memasukkan semua aspek, seperti keberlangsungan program JKN dan keadilan.
Seperti pada aspek keberlangsungan program JKN, Sri Mulyani menjelaskan bagaimana layanan kesehatan bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat. Dari sisi keadilan, pemberian layanan dilakukan dari hasil gotong royong pembayaran iuran. Di mana untuk peserta tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah.
Apalagi dalam pengoperasian layanan kesehatan ini juga menggunakan dana APBN. Sehingga Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan mempelajari lebih dalam lagi hasil putusan MA.
"Kita melihat seluruh sistem, tentunya keputusan yang sangat mempengaruhi keseluruhan JKN ini akan kita lihat dampaknya gimana," ungkapnya.
(hek/eds)