Jakarta -
Sejumlah negara telah mengambil kebijakan lockdown untuk menangkal wabah virus corona. Salah satu yang telah menerapkan lockdown ialah negara tetangga, Malaysia. Namun, Indonesia tak menerapkan kebijakan tersebut.
Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pemerintah tak mengambil kebijakan itu menimbang aspek ekonomi. Menurutnya, dengan adanya virus corona, ekonomi Indonesia pasti melambat. Tapi, kata dia, pemerintah berupaya menjaga agar penurunannya tidak tajam.
"Saya rasa pertimbangan utama pemerintah aspek ekonomi dalam konteks saat ini kan kalau turun ekonominya pasti turun, mungkin yang mau dijaga kemampuan masyarakat untuk tetap bisa mengkonsumsi dengan normal, secara walaupun mulai dibatasi akses transportasi publik, mulai diterapkan sosial distancing, jaga jarak," kata dia kepada detikcom, Minggu kemarin (22/3/2020).
Menurutnya, pemerintah meyakini langkah yang ditempuh mampu menghalau corona. Sehingga, kebijakan lockdown belum ditempuh.
"Pemerintah mungkin confident dengan upaya di luar lockdown. Sehingga kemudian dia mencoba dulu skenario di luar lockdown," ungkapnya.
Namun begitu, dia juga menilai, lockdown jadi opsi pemerintah. Sebab, pemerintah sempat memantau pasokan pangan di tengah geger corona.
"Walaupun berbagai kesempatan sebenarnya pemerintah menimbang-nimbang juga, inspeksi ke Bulog, kesiapan-kesiapan lain. Sepertinya, opsinya memang belum ke arah situ sejauh ini, karena melihat kapasitas mungkin pemerintah punya hitungan sendiri," ujarnya.
Apa sih efeknya kalau memang ada lockdown?
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, dari sisi penanganan corona, lockdown memang dianggap lebih cepat. Tetapi, lockdown memberi dampak yang besar khususnya di ekonomi.
Dia mengatakan, jika lockdown artinya tidak ada kegiatan ekonomi alias ekonomi lumpuh.
"Kalau diri sisi penanganan memang sisi positifnya tentunya penanganan Covid-nya lebih cepat kalau kita lockdown, tapi di sisi lain dampak ekonominya lebih besar dibandingkan social distancing seperti saat ini, karena kalau lockdown kegiatan ekonomi lumpuh sama sekali, nggak ada aktivitas," katanya.
Josua melanjutkan, ekonomi juga terganggu, karena saat ini 60-70% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Mereka kebanyakan memperoleh pendapatan secara harian.
"Saat lockdown akan ada pertanyaan mereka mendapat pendapatan dari mana, kalau tidak bekerja nggak dapat makanan. Perputaran pendapatan dia setiap hari, kalau lockdown akan terkena dampak signifikan sekali," jelasnya.
Lockdown, kata dia, juga akan mengganggu distribusi barang dan jasa. Barang dan jasa yang terganggu akan menimbulkan panic buying.
Lanjutnya, pendapatan yang terganggu ditambah dengan pasokan barang yang terhambat berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Harga-harga kalau terjadi panic buying inflasi juga. Makanya saya pikir dampak ekonominya cukup besar," ujarnya.
"Kemarin Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sempat ngomong kalau kondisi seperti sekarang ini kita masih bisa tumbuh 4%. Kalau misalkan Covid berkepanjangan dan lockdown pertumbuhan kita bisa di bawah 4%," sambungnya.
Sementara, Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, insentif apapun yang diberikan pemerintah tidak akan efektif jika corona tidak bisa diatasi.
"Insentif apapun dalam kondisi masyarakat cemas, pelaku ekonomi cemas maka sebenarnya tidak akan efektif. Kenapa, karena sungguh pun macam-macam pelonggaran kredit, restukturisasi tapi data fakta pasien bertambah, yang meninggal bertambah itu nggak bisa dibantah juga," katanya.
"Sejauh itu tidak menunjukkan perkembangan yang berarti sebetulnya ekonomi, yang punya duit banyak wait and see atau mindahin ke aset lain, yang lainnya jual-jual aja di bursa saham itu yang terjadi," tutupnya
Simak Video "Video: Kasus Covid-19 Naik Lagi! Thailand Catat Ada 23 Ribu Kasus Baru"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
