.webp)
Pemerintah tengah mencari jalan untuk meningkatkan produksi alat pelindung diri (APD). Sebab, kebutuhan APD semakin meningkat sejalan dengan banyaknya orang yang terpapar virus corona.
"Produsen APD tengah menghitung kemampuan produksinya hingga 6-8 bulan mendatang. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan jadwal distribusi ke setiap pengguna, seperti rumah sakit yang memang sangat memerlukan," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Khayam dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).
Khayam mengatakan, dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah Covid-19, industri APD di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. Dengan meningkatnya kebutuhan, pihaknya akan mendorong industri tekstil untuk memproduksi APD.
"Namun, kondisi saat ini, kebutuhan APD jadi terus meningkat. Oleh karena itu, kami juga mendorong para pelaku industri tekstil agar ikut berperan untuk memproduksi APD," ungkapnya.
Hal itu diharapkan dapat mendorong kinerja industri tekstil dalam negeri di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Dia memperkirakan, adanya industri tekstil membuat produksi APD mencapai 17 juta unit per bulan.
"Dengan keterlibatan industri tekstil itu, sehingga kapasitas produksi APD kita bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kami proyeksi, hingga bulan Mei 2020, kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3-5 juta unit," paparnya.
Pemerintah sendiri terus mendistribusikan APD untuk menangani pasien corona. Namun, perkengkapan medis itu dinilai masih kurang.
Terkait hal itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengusulkan agar keran impor APD dipermudah pemerintah.
"Kami berharap pemerintah mensupport untuk mengimpor alat pelindung diri, bahan baku obat-obatan seperti vitamin C dan peralatan medis lainnya, yang berkaitan dengan upaya pengobatan untuk mengurangi penyebaran virus corona," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Anthon Sihombing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Anthon, impor seluruh produk tersebut prosesnya harus dipercepat. Mengingat saat ini Indonesia tengah darurat corona, sehingga membutuhkan tindakan-tindakan penanganan yang cepat.
"Perizinan impor harus segera open down, tidak bisa lagi mengikuti kondisi biasa, sesuai aturan yang mungkin tidak teratur," tuturnya.
(acd/dna)
