.webp)
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bantuan sosial (bansos) untuk 3,6 juta warga DKI Jakarta ditargetkan cair dua minggu lagi. Bansos ini menjadi kompensasi agar warga Jakarta tidak pulang kampung saat pandemi virus corona (COVID-19).
Juliari mengatakan pihaknya akan membahas mengenai besaran dan mekanisme pencairannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Bapak presiden juga tadi meminta kepada kami dalam dua Minggu bisa merealisasikan bantuan di DKI," kata Batubara usai ratas mengenai persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 secara virtual, Jakarta, Kamis (2/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan laporan Pemprov DKI Jakarta, sudah ada 1,1 juta orang dari 3,6 juta orang yang masuk ke dalam program perlindungan sosial atau social safety net. Sedangkan sisanya 2,5 juta orang akan segera dimasukkan ke dalam program tersebut.
Pemberian bansos, dikatakan Juliari agar para penduduk di ibu kota negara tidak pulang kampung saat Lebaran tahun ini. Imbauan tersebut untuk memutus rantai penyebaran virus corona ke daerah-daerah.
"Sehingga diputuskan akan diberikan bansos khusus untuk DKI dalam rangka untuk meredam arus mudik ke daerah lain. Intinya, Presiden meminta, sudah cukup banyak program bansos yang digelontorkan pemerintah seperti PKH, prakerja, dan insentif kepada dunia usaha, kami diminta menghitung dengan cermat sehingga tidak tumpang tindih. Terutama yang terdampak paling parah seperti sektor informal supaya mendapatkan hak-haknya," katanya.
"Prinsipnya, kami bekerja keras memastikan agar arus mudik seminim mungkin dan juga yang tidak mudik bisa menjalankan kehidupan dengan normal," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan skema pencairan bansos khusus warga DKI Jakarta ini akan melibatkan perusahaan digital seperti Grab dan Gojek.
"Kita berkoordinasi dengan baik dengan Pemda DKI karena ada 3,6 juta masyarakat yang harus dirawat. Kami sudah bertukar data dengan Pak Gubernur dan kami sudah memfinalisasinya," ujar Luhut.
(hek/das)
