Debitur BLU Perikanan Bisa Ajukan Keringanan Cicilan

Jakarta - Komisi IV DPR menggelar rapat kerja (raker) secara virtual dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan virus corona atau COVID-19 (virus corona).

Dalam raker itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan KKP untuk percepatan penanganan dampak virus corona di industri kelautan dan perikanan. Salah satu yang sudah diusulkan KKP ialah terkait pemberian akses bagi kelancaran pengiriman logistik input produksi dan hasil suplai produksi di bidang kelautan dan perikanan.

"Kemudian meminta Badan Layanan Usaha Lembaga-Lembaga Penguatan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) untuk memberikan kemudahan restrukturisasi pinjaman terkait pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bagi hasil jika ada usaha nasabah yang terdampak Covid-19. Kemudian akan dilakukan atas penilaian persetujuan dan penilaian tenaga pendamping LPMUKP," ujar Edhy, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Edhy Prabowo Usul Pajak Industri Pengolahan Ikan Dipotong 30%

Selain itu, KKP tetap memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Terakhir, KKP juga melaksanakan Bulan Bakti Nelayan yang terdiri dari kegiatan penyemprotan disinfektan pada fasilitas pelayanan dan fasilitas publik serta kapal-kapal nelayan, pembagian APD seperti masker dan hand sanitizer kepada petugas dan nelayan, penyediaan sarana cuci tangan sebelum masuk area pelabuhan atau area pelayanan pelabuhan perikanan.

"Kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh di kawasan pelabuhan perikanan, pelaksanaan protokol COVID-19, dan penyediaan pojok pendanaan bagi nelayan dan lain-lain," pungkasnya.

Baca juga: Kenaikan Biaya Logistik Perikanan Diusulkan Ditunda

(hns/hns)