.webp)
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja (raker) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) membahas mengenai dampak virus corona (COVID-19) ke ekonomi Indonesia.
Pimpinan rapat Komisi XI, Dito Ganinduto tanpa panjang lebar langsung memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan penjelasan.
"Kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan LPS untuk menyampaikan penjelasannya," kata Dito saat membuka raker virtual, Jakarta, Senin (6/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu diketahui anggota KSSK adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Sri Mulyani mengatakan penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.
"Adanya COVID-19 ini berdampak pada sektor kesehatan, keselamatan manusia, terhadap sosial ekonomi, dan keuangan. Pandemi COVID-19 mampu menciptakan gejolak di pasar keuangan dan disrupsi ekonomi global," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 mulai dari penyebaran melalui protokol kesehatan hingga dari sisi ekonomi melalui insentif yang sudah disiapkan sebesar Rp 405,1 triliun.
"Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi seperti ini, Indonesia tidak imun meskipun kita memiliki fundamental makro baik. Harga saham kita alami penurunan, nilai tukar kita alami tekanan, dan terjadi arus modal keluar yang sangat tinggi terutama SBN hingga Rp 126,8 triliun minus," jelasnya.
Upaya untuk meminimalkan dampak corona di sektor ekonomi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan melalui kombinasi fiskal dan moneter.
Dia menjelaskan dari sisi fiskal, pemerintah menyediakan bantuan berupa perlindungan sosial hingga keringanan pajak bagi keberlangsungan usaha.
"Ini mencegah krisis kesehatan dan menjadi krisis ekonomi atau krisis keuangan, banyak negara melakukan langkah extraordinary ini," ungkapnya.
(hek/eds)
