Dengar Ratapan Driver Ojol di Kala PSBB: Diusir dari Kontrakan!

Dengar Ratapan Driver Ojol di Kala PSBB: Diusir dari Kontrakan!

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Jumat, 10 Apr 2020 18:17 WIB
Massa driver ojek online (ojol) berdemo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Mereka meminta Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mundur.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku mulai hari ini turut mempengaruhi pendapatan ojek online. Apalagi sejak adanya kebijakan work from home (WFH) jumlah penumpang terus mengalami penurunan.

Kebijakan PSBB ini disebut justru membuat ojol makin berat dalam mendapatkan penghasilan. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menjelaskan jika memang ojol dilarang mengangkut penumpang, maka pemerintah harus memberikan kompensasi berupa uang tunai.

"Harus ada kompensasi berupa uang tunai, agar ekonomi kerakyatan masih jalan. Jangan hanya bantuan sembako, karena kami sebagian tinggal di kontrakan atau kos. Sampai ada teman-teman kami yang sudah diusir oleh pemilik kontrakan dan mereka tinggal di basecamp," kata Igun saat dihubungi detikcom, Jumat (10/4/2020).

Dia mengungkapkan, apalagi dengan PSBB ini maka driver ojol semakin sulit mendapatkan penghasilan. Sehingga tidak bisa memulai untuk jasa pengantaran makanan.

Hal ini karena, untuk jasa antar makanan harus menggunakan uang pribadi baru kemudian diganti.

Menurut Igun, aplikator juga harus berlaku adil dengan mitra yakni bisa dengan memangkas setoran 20% menjadi lebih rendah.

"Kita minta ke aplikator hilangkan dulu sementara atau jadikan potongannya 10% dulu sementara. Kita sudah komunikasikan ke aplikator tapi belum ada respon," jelasnya.

Pekerjaan atau bisnis Anda terdampak Corona dan PSBB? Kehilangan pekerjaan karena PHK, tidak bisa berjualan karena PSBB, atau gaji dipotong karena bisnis lesu?

Jangan cuma diam, ceritakan kepada kami kisah Anda melalui email ke redaksi@detikFinance.com dengan judul Dampak Corona dalam bentuk tulisan, foto, maupun video. Pemerintah harus tahu dampak dari kebijakan yang diambil sejak darurat Corona. Sertakan nomor telpon aktif sehingga reporter kami bisa menghubungi.



(kil/dna)

Hide Ads