.webp)
Pemerintah baru saja membuka pendaftaran program Kartu Pra Kerja. Rencananya, pembagian Kartu Pra Kerja ini akan menyasar 5,6 juta peserta di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin program pemerintah kali ini bakal tepat sasaran lantaran dibuka secara daring atau online, sehingga seluruh warga yang terdampak bisa langsung mendaftar di situs resmi pendaftaran Kartu Pra Kerja.
"Karena ini sistemnya online, berarti sistem terbuka open access, dan open access itu karena sifatnya digital dari manapun bisa dan nanti mesin akan membaca dan tentu akan memilah-milah untuk menerima gelombang pertama. Jadi tidak secara spesifik per daerah, kemarin per daerah karena sistemnya offline, tapi kali ini sifatnya online," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual Pembukaan Pendaftaran Kartu Pra Kerja, Sabtu (11/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Akhirnya Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka |
Selain itu, sebelum membuka pendaftaran ini, pemerintah telah mengumpulkan data-data calon peserta yang berhak menerima fasilitas tersebut. Termasuk data-data dari sektor paling terdampak.
"Terkait sasaran peserta itu kami sudah mendapatkan data base baik itu dari Kemenaker, dari BP Jamsostek dan kemudian dari sektor terkait yaitu sektor pariwisata, sektor industri, kemudian sektor UMKM, dari koperasi dan data ini sudah kami kurasikan," sambungnya.
Selain itu, proses seleksi penerimanya dilakukan berlapis diperiksa oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sehingga hanya peserta yang memenuhi kriteria saja yang bisa lolos verifikasi penerima Kartu Pra Kerja.
"Dan tentu dengan pendaftaran yang masuk, data ini juga akan di cross check dengan data di Kementerian Sosial. Kemudian karena mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut pra kerja ini tidak sedang dalam sekolah artinya mereka sudah berumur 18 tahun ke atas, maka mereka ini di cross check dengan data di Depdikbud yaitu Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kemudian juga sesuai dengan pendaftaran yang membutuhkan NIK dan No.HP ini akan kami cross check dengan data dari Kemendagri dan Dukcapil," paparnya.
Terakhir, pemerintah juga menjamin keamanan data para penerima Kartu Pra Kerja ini termasuk yang mendaftar program tersebut.
"Tentu keamanan datanya karena kita menggunakan berbagai database dengan data center yang berbeda tentu ini aksesnya ada batasnya," pungkasnya.
(ara/ara)
