Masyarakat Panik, Kebijakan Lawan Corona Sudah Tepat?

Masyarakat Panik, Kebijakan Lawan Corona Sudah Tepat?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 13 Apr 2020 06:23 WIB
Untuk cegah penyebaran virus Corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan. Begini suasana hari pertama PSBB di pasar tradisonal Tanjung Priok.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Di tengah virus Corona yang makin luas penyebarannya di Indonesia, banyak masyarakat mulai mengeluh kesulitan ekonominya. Terlebih lagi bagi para pekerja informal yang kehilangan sumber pendapatan, pekerja formal pun dibayangi PHK karena melemahnya dunia bisnis.

Pemerintah sendiri sudah mengklaim punya segudang solusi untuk mengatasi kelesuan ekonomi di masyarakat. Program jaring pengaman sosial untuk masyarakat kecil, hingga program Kartu Pra Kerja untuk korban PHK sudah dibentuk.

Namun, nyatanya program ini tidak serta merta sudah bisa dirasakan masyarakat di masa sulit seperti ini. Kalau menurut peneliti ekonomi Indef Bhima Yudhistira, pemerintah belum siap dengan program-program tersebut, pendataan menjadi masalah utamanya.

"Belum siap sama sekali, bisa dibilang gagap. Masalahnya data masih belum ready, apalagi jumlah bantuan sosial mau dinaikkan. Pendataan kartu Pra Kerja juga masih berantakan dan kurang efektif," kata Bhima kepada detikcom, Minggu (12/4/2020).

Bhima menilai pemerintah sejak awal sudah menganggap enteng dampak ekonomi dari wabah Corona. Sehingga program bantuan seperti ini nampak dilakukan terlalu buru-buru dan belum disiapkan dengan tepat.

"Ini awalnya karena pemerintah terlalu anggap enteng, sehingga jaring pengamannya kurang disiapkan," kata Bhima.

Bahkan sejak Januari lalu saat virus Corona belum terbukti menjangkit Indonesia, seharusnya pendataan penerima berbagai jenis program bantuan pemerintah sudah dilakukan. Namun ternyata hal itu tidak dilakukan.


Pengemudi ojek online alias ojol saja misalnya, sebetulnya tidak sulit meminta data ke aplikator sejak jauh hari. Bahkan datanya pasti akan lengkap.

"Harusnya, dari Januari pendataan itu sudah berjalan. Apa sulitnya meminta data pendapatan driver ojol yang terdampak dari pihak aplikator. Itu sudah jelas ada by name, by address dan by account," jelas Bhima.

Bhima juga mengatakan bahwa program Kartu Pra Kerja menjadi tidak tepat dan cenderung mengalami kegagalan di situasi gawat wabah seperti ini. Kok bisa?


Bhima menilai program kartu Pra Kerja yang baru saja diluncurkan tidak tepat untuk menyelematkan para korban PHK di situasi darurat wabah Corona. Menurutnya, di saat darurat wabah seperti ini bukan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan keahlian para korban PHK.

"Model pelatihan online pra kerja kurang tepat di saat pandemi, ini bukan waktunya untuk meningkatkan skill korban PHK. Konsep kartu Pra Kerja itu kan ada saat kondisi normal, untuk tingkatkan skill. Dalam kondisi darurat kurang tepat," kata Bhima.

Efektivitas program ini untuk membantu masyarakat dinilai sangat kecil. Bahkan, Bhima menilai program ini akan berpotensi gagal sebelum dimulai.

"Jadi efektivitasnya kecil sekali. Bahkan gagal sebelum dimulai," tegas Bhima.

Bhima menilai tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapat kerja usai mengikuti program ini. Terlebih di situasi seperti ini, dia mempertanyakan perusahaan mana yang mau menampung pekerja dengan skala besar di tengah wabah seperti ini.

"Tidak ada jaminan setelah ikut program ini akan langsung terserap kerja. Industri mana yang siap menampung 5.6 juta orang," pungkas Bhima.


Saat ini harusnya pemerintah mempercepat program bantuan sosial. Pasalnya, di tengah situasi ini yang tepat diberikan untuk membantu masyarakat adalah bantuan tunai.

"Pendapatan pekerja informal turun tajam, dan gelombang PHK meningkat pesat. Sementara yang dibutuhkan oleh adalah bantuan langsung tunai atau BLT berbentuk cash transfer, untuk penuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan kredit," jelas Bhima.



Simak Video "Video: Massa Demo Ojol di Patung Kuda Minta Bertemu Menhub"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads