.webp)
Virus Corona (COVID-19) berimbas negatif terhadap kegiatan usaha biro travel umroh dan haji. Sejak Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara kedatangan jemaah umroh pada 27 Februari 2020 lalu, perusahaan berhenti beroperasi dan tidak ada pemasukan.
Pihak biro travel pun mencoba meminta bantuan kepada pemerintah dengan mengajukan penundaan iuran BPJS Kesehatan dan menunda pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di waktu yang sama pada 14 April 2020, pihaknya mendapat balasan email bahwa kedua permintaan tersebut ditolak.
"Kami berusaha agar tidak dipungut iuran atau premi dulu selama pandemi COVID-19 ini yaitu memohon ke Perpajakan dan BPJS, namun ditolak," kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI), Syam Resfiadi kepada detikcom, Senin (13/4/2020).
Permintaannya ditolak dengan alasan usaha yang dijalankan tidak tedampak virus Corona. Padahal, kata Syam, biro travel umroh dan haji termasuk sektor usaha yang terdampak.
"Padahal jenis perusahaan kami paling besar terdampak COVID-19 ini. Dua bulan saja terasa terutama di umroh. Itu yang tidak dipikirkan oleh pihak pajak seolah-olah kita masih sama seperti tahun sebelumnya," sebutnya.
Pihaknya pun kecewa dengan pemerintah yang hanya memikirkan sektor usaha berpenghasilan besar. Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima bantuan sama sekali untuk usahanya dari pemerintah.
"Belum (ada bantuan) orang baru mengajukan saja ditolak. 'Oh iya nanti dipikirkan' kan enak, ini langsung ditolak. Berarti ada orang yang dibedakan selama ini. Pemerintah hanya memikirkan perusahaan besar seperti pabrik industri, terus properti, yang omzetnya gede-gede, triliunan. Kita kecil-kecil justru kalau sudah begini kesangkut banget, dengan ini kita tidak bisa menyelenggarakan perjalanan," sebutnya.
(eds/eds)
