.webp)
Pemerintah dinilai cukup berlebihan kepada driver ojek online (ojol) dibanding pekerja sektor informal lainnya yang terdampak virus Corona (COVID-19). Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi yang terjalin selama ini.
Piter mengatakan, sebenarnya pemerintah telah menyiapkan bantuan tidak hanya untuk ojol. Namun persepsi itu timbul karena komunikasi yang terjalin sangat buruk.
"Kalau kita buka di stimulus yang Rp 405,1 triliun itu pembagiannya sudah jelas dan itu tidak hanya untuk ojol. Ini masalah komunikasi yang terbangunkan. Pemerintah komunikasinya sangat kurang bagus, tanda kutip jelek sehingga yang terbangun hanya untuk ojol," kata Piter kepada detikcom, Rabu (15/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Piter mencontohkan seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu pra kerja yang bukan ditujukan untuk ojol. Namun pemerintah dinilai kurang menonjolkan bahwa bantuan itu tidak hanya untuk ojol.
"PKH, kartu pra kerja, kan bukan untuk ojol tapi komunikasinya kurang gencar. Mungkin karena ojol ini sudah tergabung dalam suatu organisasi driver-nya, kemudian mereka dalam posisi yang lebih kuat sehingga dia menyerap perhatian," terangnya.
Untuk itu, pemerintah perlu lebih membangun komunikasi sehingga tidak muncul persepsi bahwa yang dibantu hanya driver ojol. Bantuan lainnya yang tidak menyasar driver ojol juga realisasinya harus segera dipercepat.
"Bantuan yang tidak untuk ojol tidak ada komunikasi, tidak ada disampaikan, tidak ada disebarluaskan. Bantuan-bantuan itu kan cukup luas," ujarnya.
(eds/eds)
