Jakarta -
Pelaku UMKM Dimas Akbar merupakan pengusaha katering. Bisnisnya kini tengah merana di tengah pandemi virus Corona.
Usaha Dimas itu memang sangat tergantung dari aktivitas sosial dan ekonomi. Dia memasok makanan untuk berbagai keperluan mulai dari rapat hingga resepsi pernikahan. Begitu mulai dilakukannya WFH dan PSBB, sudah dipastikan usahanya sekarat.
"Saya usahanya katering sudah pasti sekarat. Karena pasarnya rapat-rapat, tapi sekarang kondisinya semua WFH. Tidak ada lagi rapat-rapat di kantor baik swasta maupun pemerintah. Kemudian pernikahan, sekarang sudah mulai tidak diizinkan. Nikah boleh, pesta nggak boleh. Syukuran juga dan semua bentuk acara keramaian," tuturnya dalam Diskusi Online DPP PAN secara virtual, Jumat (17/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi ini tentu menjadi pukulan telak bagi Dimas. Dia menghadapi persoalan yang pelik untuk mempertahankan karyawannya.
Meski berat, PHK bagi Dimas merupakan keputusan yang paling akhir jika sudah tidak ada jalan lagi. Saat ini dia lebih memilih di antara dua pilihan pahit untuk bisa menggaji karyawannya.
"Bagaimana kita membayar gaji, kita hanya ada dua opsi yaitu jual aset atau gadai aset," ucapnya.
Selain itu Dimas meminimalisir PHK dengan menerapkan WFH untuk karyawan di luar produksi. Karyawan yang bekerja dari rumah tidak mendapatkan tunjangan transportasi dan makan, sehingga gaji yang diterima akan berkurang.
"Misalnya di pemasaran, kan bisa secara online, ya mereka bisa WFH. Tapi dengan catatan tunjangan transportasi dan makan kita tiadakan. Ya dari pada terjadi PHK, tidak ada jalan lagi, kita harus pangkas gajinya," terangnya
Dimas paham kondisi saat ini bukan salah pemerintah. Sebab krisis ini terjadi karena adanya virus Corona.
Namun dia berharap pemerintah bisa mengambil keputusan yang tegas. Dimas rela bisnisnya babak belur, jika pemerintah tegas mengambil tindakan untuk fokus menangani COVID-19 ketimbang harus memikirkan dampak ekonomi secara keseluruhan. Sebab dia percaya ekonomi bisa kembali pulih jika wabahnya sudah berakhir.
"Memang sekarang sangat sulit sekali, tapi saya bukan di posisi bahwa perdagangan adalah segalanya, tidak. Kami ingin pandemi ini berlalu baru setelah itu ekonomi kembali. Kalau di luar negeri ada lockdown, kita punya kebijakan karantina wilayah, tapi kenapa kita ambil PSBB yang nanggung kebijakannya. Bahkan masih bisa mudik," tuturnya.
.webp)
