Jakarta -
Kementerian Koordinator Perekonomian mengumumkan sudah ada 5.965.048 orang yang melakukan registrasi program Kartu Pra Kerja. Pemerintah membuka pendaftaran tahap pertama program ini pada 11 April 2020 pukul 19.00 WIB hingga 16 April pukul 16.00 WIB.
Dari yang berhasil registrasi, sebanyak 4.428.669 sudah melakukan verifikasi melalui email. Kemudian yang sudah dilakukan verifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 3.294.190 orang. Dari angka itu, kemudian diproses verifikasi lagi dan yang lolos sebanyak 2.078.026 orang.
Namun, yang masuk dalam pelatihan gelombang pertama hanya sebanyak 200.000 orang. Perlu diketahui, pemberian pelatihan program Kartu Pra Kerja ini diberikan per gelombang setiap minggunya sampai akhir tahun.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab kritik seputar program Kartu Pra Kerja yang resmi dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020. Kritik yang dijawab Airlangga mulai dari soal transparansi perekrutan peserta, masalah pemberian pelatihan, hingga keterlibatan Ruangguru sebagai mitra digital platform pada program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pilpres.
Konflik kepentingan timbul lantaran Ruangguru merupakan milik Adamas Belva Syah Devara yang saat ini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.
Selanjutnya, terkait kritik soal orang yang terkena PHK lebih tepat diberi sembako ketimbang pelatihan secara online, Airlangga dengan tegas menyatakan bahwa program sembako juga sudah disiapkan bersama aneka bantuan sosial lainnya. Hanya saja sasarannya adalah masyarakat miskin, bukan mereka yang baru lulus sekolah, pengangguran, atau baru terkena PHK.
"Pemerintah sudah punya program, jadi kalau yang butuh sembako ikut program sembako saja nggak usah ikut mendaftar (program Kartu Pra Kerja), tapi cari sembako," kata Airlangga dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (17/4/2020).
Airlangga mengatakan program Kartu Pra Kerja akan menyasar para masyarakat yang saat ini tidak terdaftar pada seluruh program bantuan sosial, mulai dari pekerja informal hingga pekerja korban PHK.
Adapun kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal hingga pekerja yang baru saja terkena PHK.
Pemerintah pun akan memverifikasi ketat para calon peserta Kartu Pra Kerja meskipun kriterianya sudah sesuai dengan ketentuan. Verifikasi data calon peserta program, dilakukan melalui pengecekan dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kemendagri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kemendikbud dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
Airlangga bilang, masyarakat yang mengakses situs resmi program Kartu Pra Kerja berasal dari Aceh hingga Papua. Hal itu menandakan bahwa literasi digital antar wilayah sudah tinggi.
Hanya saja mengenai daerah peserta, mantan Menteri Perindustrian ini menyebut yang paling banyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
"Berikutnya muncul di Sumatera Utara, kemudian Makassar tidak kalah besar, demikian juga di tempat lain," ujarnya.
Menurut Airlangga antusias masyarakat Indonesia terhadap program Kartu Pra Kerja juga menghilangkan budaya antre di kantor pemerintahan. Sebab, pendaftaran diakses via online di situs www.prakerja.go.id.
Dia juga 'membocorkan' kisi-kisi bagi masyarakat yang ingin daftar dan diterima mudah menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Kisi-kisi yang pertama, kata Airlangga seluruh peserta harus memiliki motivasi yang kuat. Menurutnya, dalam proses registrasi nantinya para peserta mengisi kuisioner yang tujuannya untuk mengetahui motivasi calon peserta untuk mengikuti program ini.
Kisi-kisi yang berikutnya adalah seorang korban PHK. Menurut Airlangga dalam proses pengisian kuesioner ada kolom yang mengkonfirmasi calon peserta merupakan korban PHK atau bukan. Jika dijawab iya, maka peserta itu menjadi prioritas untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja.
Hanya saja, kata Airlangga, konfirmasi tersebut tidak boleh asal isi atau mengaku sebagai korban PHK demi menjadi peserta Kartu Pra Kerja.
Selanjutnya, Airlangga bilang proses pendaftaran harus dilakukan secara individu. Sebab, para calon peserta yang berhasil registrasi akan mengikuti tes umum yang nantinya kembali diverifikasi. Sehingga untuk menjadi peserta tidak bisa menitip.
"Nggak bisa titip, dan kedua tidak bisa cari joki. Karena kami melihat salah satu untuk menghindari joki dengan ada kaitan motivasi," ungkap dia.
Simak Video "Video: Bahlil Bantah Isu Jadi Menko Perekonomian Gantikan Airlangga"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
