.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Hal itu senada dengan pernyataan DPR yang juga akan menunda pembahasannya.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujarnya dilansir dari keterangan resmi Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (24/4/2020).
Jokowi mengatakan dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.
"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tuturnya.
Jokowi dua hari yang lalu sudah bertemu dengan 3 pentolan buruh. Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Andi Gani mengatakan, jika Jokowi menyampaikan pernyataan sesuai dengan keinginan buruh, maka aksi 30 April 2020 tidak akan jadi digelar.
"Saya pastikan tidak terjadi aksi. Saya yakin presiden buruh lain mengambil keputusan yang sama. Lagi pula orang juga bingung kalau sudah dipenuhi kok masih aksi," tuturnya kepada detikcom.
Andi mengaku sudah bisa menebak apa yang akan disampaikan Jokowi. Meski tak bisa menyampaikan lebih dulu, dia yakin apa yang akan disampaikan Jokowi akan membahagiakan para buruh.
Pria yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PP itu mengaku kenal dekat dengan Jokowi. Oleh karena itu dia yakin Jokowi akan menyampaikan pernyataan sesuai dengan apa yang dia ketahui sebelumnya.
"Saya kenal Pak Jokowi sudah sangat lama saya loyalis beliau sejak awal dari Solo, Jakarta sampai Pilpres. Saya tahu persis beliau berkomitmen. Saya punya keyakinan sangat kuat soal itu," tuturnya.
Sementara Said Iqbal menambahkan, ada dua hal yang menjadi tuntutan para buruh. Pertama menghentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan di DPR selama masa pandemi COVID-19.
"Presiden setuju tapi beliau menyampaikan akan melakukan komunikasi politik dulu dengan DPR. Kami percaya Presiden sudah menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Beliau tidak hanya mementingkan kepentingan buruh tapi juga pengusaha dan rakyat," tuturnya.
Kemudian tuntutan kedua Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ditarik kembali dan mulai kembali dibuat dari nol. Pembahasan harus melibatkan kaum buruh.
"Jadi harus dua-duanya dipenuhi, tidak bisa hanya satu," tegasnya.
Jika kedua tuntutan itu dipenuhi, Said Iqbal menjamin tidak akan ada aksi buruh pada 30 April 2020. Dia sangat yakin Jokowi akan menyampaikan pernyataan sesuai dengan permintaan para buruh tersebut.
"Tidak akan ada aksi. Kami percaya Presiden akan mempertimbangkan semua pihak. Kami sangat yakin, Presiden kelihatan sungguh-sungguh," tegasnya.
(das/dna)
