.webp)
Badan Anggaran DPR RI mengusulkan agar pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mencetak uang untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar. Jika tidak mampu akibat kelebihan likuiditas, maka likuiditas tersebut tidak bisa diserap kembali.
"Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang. Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen. Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang. Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan.
"Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE," imbuh dia.
Sebelumnya untuk pemulihan ekonomi nasional BI telah melakukan quantitative easing antara lain terdiri dari Rp386 triliun yang berasal dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020 salah satunya penurunan GWM rupiah 50 basis poin (bps) sedangkan sisanya sejumlah Rp 117,8 triliun melalui kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 13-14 April salahsatunya penurunan GWM sebesar 200 bps.
"Quantitative easing dari Januari hingga April 2020 jumlahnya Rp386 triliun, sumbernya kami beli SBN dari pasar sekunder yang dijual oleh asing, kalau asing jual BI beli dapat SBN dan tambah likuiditas edarkan uang jumlahnya Rp166,2 triliun," kata dia.
Perry menambahkan, pasokan likuiditas juga bertambah dari term repo perbankan yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan BI. Hal tersebut juga menambah likuiditas Rp137,1 triliun.
Penambahan berikutnya berasal dari penurunan GWM rupiah pada periode Januari dan April yang jika menambah likuiditas Rp53 triliun dan juga melalui swap valas Rp29,7 triliun.
"Apa yang ditambah di awal Mei akan ditambahkan sesuai keputusan RDG lalu seperti yang tadi disampaikan pemangkasan GWM 2% itu bakal tambah Rp102 triliun. Kami juga tidak mewajibkan bank dalam 1 tahun ini untuk tidak penuhi rasio intermediasi pada Mei jadi total setelah RDG April Rp117,8 triliun. Dan total keseluruhan Rp386 triliun ditambah Rp117,8 triliun jumlahnya Rp503,8 triliun," ujarnya.
(kil/eds)
