Jakarta -
Pemerintah memberikan kelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk masyarakat berusia 45 tahun ke bawah agar beraktivitas kembali. Hal ini dilakukan untuk menekan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas virus Corona (COVID-19).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya aktivitas ekonomi secara bertahap memang harus berjalan kembali.
"Menurut saya ini positif. Coba kita mulai, kalau enggak ibaratnya orang di tengah badai kalau badai terus-terusan kan risiko juga. Kita bisa kekurangan makanan dan sebagainya, kita harus bergerak," kata Hariyadi kepada detikcom, Selasa (12/5/2020).
Apapun stimulus yang disediakan pemerintah dinilai tak akan kuat jika tanpa dibarengi aktivitas ekonomi. Mengingat tak ada seorang pun yang benar-benar tahu kapan pandemi akan berakhir.
"Apapun stimulus yang disiapkan kalau aktivitas ekonominya berhenti itu memang susah terutama negara kita, nggak kuat nahannya gitu. Kita melihatnya Indonesia dengan segala kelebihan kekurangan, kita nggak mampu kalau hanya berdiam diri saja," ujarnya.
Hariyadi menjelaskan, di sektor hotel dan restoran sudah terlebih dahulu menjalankan aturan tersebut. Warga 45 tahun ke bawah yang beraktivitas dinilai tak akan memiliki risiko tertular jika menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
"Hotel yang masih buka, yang menerima orang isolasi, yang menerima tenaga medis, pokoknya yang masih buka semuanya rata-rata di bawah 45 tahun. Restoran yang melayani delivery juga di bawah 45 tahun juga. Untuk itu kami mendukung tapi dengan catatan protokol kesehatan harus optimal," tambahnya.
Lalu, apakah kebijakan itu akan membuat ekonomi kembali menggeliat?
Tak Berdampak Apa-apa ke Ekonomi
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kelonggaran itu tak akan membuat perekonomian kembali bergairah. Hanya saja, ini bisa jadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan belum mendapat bantuan sosial.
"Kalau ke ekonomi tidak akan berdampak apa-apa. Tapi kepada mereka yang kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan bantuan sosial bisa menjadi solusi, mereka dibolehkan kerja," kata Piter kepada detikcom, Selasa (12/5/2020).
Selama wabah masih menghantui, perekonomian dinilai akan tetap terpuruk. Dengan kelonggaran kebijakan ini justru membuat ketidakpastian wabah bisa berakhir lebih lama dan akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang lebih lama pula.
"Selama wabah masih menghantui aktivitas ekonomi maka perekonomian tetap akan terpuruk. Sementara pelonggaran PSBB, misal dengan mengizinkan yang muda untuk tetap bekerja akan mengakibatkan ketidakpastian lamanya wabah," ucapnya.
Hal itu juga dikatakan oleh Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Menurutnya kelonggaran ini akan bermasalah karena diterapkan saat kurva positif COVID-19 belum turun tajam.
"Jadi pelonggaran ini justru bermasalah. Kan harus ada indikatornya, dilonggarkan itu karena apa. Misalnya Vietnam ketika jumlah pasien meninggal 0 dan positif kurva-nya flat baru lockdown dilonggarkan. Taiwan juga begitu. Ini percuma ada PSBB kalau belum selesai pandemi-nya kemudian dilonggarkan," imbuhnya.
Pemerintah Mulai Nggak Sanggup?
Piter menilai pemerintah tidak mampu untuk membantu semua masyarakat jika terjadi lonjakan PHK. Oleh karena itu pemerintah tidak melakukan PSBB secara ketat dan membiarkan sebagian kegiatan ekonomi berjalan.
"Ketidakmampuan pemerintah untuk membantu semua masyarakat apabila terjadi lonjakan PHK mendorong pemerintah harus mengizinkan mereka yang masih muda dan cukup kuat untuk terus bekerja," kata Piter kepada detikcom, Selasa (12/5/2020).
Sementara Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Corona dinilai sangat terbatas. Sehingga pemerintah tak siap jika PSBB harus dilakukan lebih lama lagi.
"Kebijakan pemerintah ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak cukup pede untuk mem-backup perekonomian apabila PSBB terus berlanjut dalam waktu yang lebih lama. Ketidakyakinan pemerintah disebabkan kekuatan APBN yang terbatas," imbuhnya.
Sedangkan selama PSBB berlangsung pemerintah harus menjamin kebutuhan masyarakat. Nah stimulus yang disiapkan tidak akan cukup jika PSBB dilakukan lama-lama.
Dampak PSBB Jika Ekonomi Dilonggarkan Serba Tanggung
Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyayangkan dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat kurva positif COVID-19 belum turun tajam.
Jika pusat bisnis dan industri sudah dibuka saat COVID-19 masih mewabah, Bhima bilang, dampaknya akan serba tanggung. Toko buka, tetapi kemungkinan masih sepi karena masyarakat masih takut akan terjadinya penularan virus.
"Imbas kepada bisnis akhirnya setengah-setengah. Ketika retail kembali buka, konsumen belum tentu yakin untuk keluar rumah karena wabah-nya masih ada. Jadi serba tanggung," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (12/5/2020).
Jika begitu, yang ada akan merugikan pengusaha karena harus bayar biaya operasional dengan mahal. Di satu sisi tidak mendapat banyak pengunjung.
"Toko buka tapi sepi pengunjung, akan besar dibiayai operasionalnya," ucapnya.
Simak Video "Video WHO soal Ilmuwan China Temukan Virus Corona Baru Mirip Penyebab Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
