.webp)
Rinciannya, 499 pembaca detikcom menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik, sementara 83 sisanya setuju. Apa saja alasan mereka yang menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik?
"Bikin kebijakan itu mbok ya dipikir masak masak, jangan menyakiti, melukai hati rakyat terus, apalagi ini sdh jelas sekali ditolak MA yg putusan nya bersifat final dan mengikat , katanya negara hukum, lha piye kok malah mencontohkan melawan hukum MA sendiri. Tegasnya cuma pada saat mencabut subsidi sana sini dan menaikkan iuran tok, sejahterakan rakyat dan bukan malah sengsarakan rakyat, kalau mau jujur & fair serta menilai apa adanya, zaman peiode pemimpin sebelum nya jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, sekarang dah banyak banget yg nyesel dan sadar akan hal ini., keledai saja tak akan jatuh 2 kali dilubang yg sama., wasallam," papar pembaca detikcom yang menolak kenaikan dan menuliskan aspirasinya pada kolom komentar polling, dikutip Sabtu (16/5/2020)
"Sngt tdk setuju. Saat ini sikon semua orng lagi susah akibat Covid-19 janganlah ditambah susah lg dgn menaikkan iuran BPJS. Pleaseeeeee be wise lah dlm mengambil keputusan!!!," tutur pembaca detikcom lainnya yang punya aspirasi serupa.
Ada juga pembaca detikcom yang meminta pemerintah lebih baik membereskan manajemen BPJS Kesehatan, ketimbang menaikkan iuran.
"Belum saatnya untuk menaikan iuran, dikarenakan kondisi sekarang masyarakat sedang sulit. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah susah. Dahulu Askes tidak pernah komentar defisit dan pasti selalu profit, dikarenakan pegawai negeri, tni dan polri banyak yg tdk menggunakan fasilitas kesehatan Askes. Benahi dahulu manajemen BPJS Kesehatan, terutama keuangan dan pelayanannya. Trims," tuturnya.
Masih dari pembaca detikcom yang menolak keras iuran BPJS Kesehatan naik, ada yang menyarankan pemerintah sebaiknya mencari sumber-sumber pembiayaan lain. Misalnya dengan mencari sumber-sumber pajak baru, salah satunya dari Netflix cs.
"Untuk saat ini lebih baik cari kemungkinan alternatif lain. Mungkin salah satunya dgn menggenjot pemasukan sektor pajak dari kegiatan komersil yg belum tersentuh ppn (spt net flix , zoom,dll yg sedang digadang madam sri) lalu anggaran untuk kesehatan ditingkatkan dan kran subsidi dibuka untuk pengguna bpjs kelas III. Dan mudah2an banyak opsi2 yg lebih efektif untuk mengatasi pr biaya bpjs. Rakyat golongan 3 itu bertahan hidup sj sudah rumit pak, jgn sampai sakit pun pemerintah tutup mata. Kan sering blusukan?," tuturnya.
(hns/dna)
