Soal 7 Provinsi yang Defisit Beras, Bulog: Sudah Tersedia Semua

Soal 7 Provinsi yang Defisit Beras, Bulog: Sudah Tersedia Semua

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 17 Mei 2020 19:30 WIB
Pekerja menata stok beras di Gudang Bulog Sub Drive  Serang, Banten, Jumat (3/4/2020). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan stok beras saat ini sebanyak 1,65 juta ton beras medium dan 170 ribu ton beras, cukup untuk  kebutuhan puasa hingga lebaran. Stok beras akan bertambah sekitar 1,7 juta ton lagi dari hasil serapan gabah petani pada puncak masa panen bulan April-Mei. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/pras.
Foto: ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN
Jakarta -

Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan menuju Lebaran dalam kondisi aman. Bahkan beberapa provinsi yang sempat disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami defisit beras dinilai sudah terkendali.

"Alhamdulillah saat ini sudah tersedia semua. Jadi tidak perlu khawatir saudara-saudara kita yang ada di 7 provinsi, Bulog sudah standby semua stok yang ada di gudang di seluruh Indonesia," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh dikutip dari YouTube BNPB, Minggu (17/5/2020).

Tri Wahyudi mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyebaran stok di provinsi yang sempat mengalami defisit tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah melakukan penyebaran stok dari Sulawesi Selatan karena di sana masih panen juga, kemudian Nusa Tenggara Barat (NTB), dikirim juga ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali, kemudian dari Jawa kami juga kirim ke beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan," ucapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut ada 7 provinsi yang mengalami defisit beras. Provinsi tersebut antara lain Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, hingga Kalimantan Utara.

ADVERTISEMENT

"Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, ada 7 provinsi yang defisit. Setelah kita intervensi, maka yang tersisa adalah Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung (Babel), dan Maluku Utara," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/5/2020) lalu.




(eds/eds)

Hide Ads