Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta operasional Freeport untuk ditutup selama 14 hari hingga satu bulan demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan hal tersebut.
Merespons usulan itu, Manager External Communications Corporate Communications PT Freeport Indonesia (PTFI) Kerry Yarangga mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan DPRD Mimika. Menurutnya, DPRD Mimika sudah memahami langkah-langkah PTFI demi mencegah penyebaran Corona meski operasional tetap berjalan.
"PTFI telah menjelaskan berbagai langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi baik DPRD Mimika secara keseluruhan, dan syukur kemudian banyak pihak memahami apa yang disampaikan," jelas Kerry kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu juga dengan Omaleng. Menurut Kerry, PTFI dan pemerintah serta DPRD sudah menyepakati satu kebijakan, namun bukan penutupan operasional sementara.
"Komunikasi itu dibangun, pada hari ini Bupati juga bisa menerima bahwa ini sifatnya adalah bagaimana bisa mengajukan pertimbangan-pertimbangan pada Presiden. Tapi tidak dalam konteks untuk betul-betul menutupi," tegas Kerry.
Adapun pertimbangan dari hasil komunikasi tersebut ialah posisi PTFI sebagai objek vital nasional.
"Semua menyadari kalau ini adalah obyek vital nasional, sehingga apa pun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah lokal dan seterusnya tentu harus bisa mempertimbangkan posisi Freeport sebagai objek vital nasional," urainya.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Jokowi Ungkap Penambahan Saham 10% di Freeport Masih Negosiasi"
[Gambas:Video 20detik]