Teken SK Lokasi Blok Masela, Gubernur Maluku Sampai Pesan Ini

Gubernur Maluku Murad Ismail menandatangani dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Gas Alam Cair (LNG) Lapangan Abadi di Pulau Nustual Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. SK tersebut disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, Senin (1/6).

Serah terima SK ini dilakukan melalui virtual meeting oleh Murad Ismail dari ruang kerjanya di Ambon kepada Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas di Jakarta dan disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi serta INPEX Masela selaku operator Lapangan Gas Abadi, Wilayah Kerja Masela.

"Berdasarkan hasil kerja tim pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka seluruh tahapan persiapan pengadaan tanah telah diselesaikan," kata Murad.

Murad menjelaskan sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan salah satunya.

"Secara hukum sekarang sudah ada kepastian lokasi bagi pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair, proyek Blok Masela. Oleh sebab itu, kami persilahkan pihak SKK M igas dan INPEX untuk berproses lebih lanjut ke tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Murad.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata Murad, berharap agar proyek strategis nasional Blok Masela dapat segera direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Target utama dari Blok Masela, selain menjamin ketersediaan migas nasional, juga memberikan kontribusi positif dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan, maupun membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku.

"Saya minta agar aktivitas pembangunan Blok Masela harus senantiasa memperhatikan kepentingan daerah dan turut melibatkan masyarakat di sekitarnya secara proporsional," ujar Murad..

Murad menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten/Kota lainnya, serta didukung oleh aparat TNI dan Polri siap untuk mengamankan seluruh tahapan pembangunan Blok Masela.

"Sebab itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara SKK Migas, INPEX dan Pemerintah Provinsi Maluku, harus terus terjalin dengan baik," sebut mantan Kepala Korps Brimob itu.

Klik halaman selanjutnya.