Anies Buka-bukaan soal Krisis di Jakarta Akibat Corona

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan situasi berat yang harus dihadapi Pemprov DKI gara-gara merebaknya Corona. Anies mengatakan dampak COVID-19 terhadap ekonomi Jakarta mulai nyata terlihat sejak Mei.

"Semulai ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Jakarta adalah epinsenter pertama dan di awal-awal mayoritas kasus ada di Jakarta," tutur Anies, dikutip dari akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta, Senin (1/6/2020).

Anies mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada berbagai kegiatan di Jakarta. Kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti, kegiatan budaya terhenti, dan kegiatan perekonomian juga terhenti.

"Pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tutur Anies.

Tak ketinggalan Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triiiun. Anggaran Pemprov DKI Jakarta juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun.

Menurut Anies kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta.

"Belum perrnah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun," terang Anies.

Konsekuensi dari situasi ini adalah keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh maka harus lakukan relokasi, harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor.

Belanja langsung maupun tidak langsung mengalami pemangkasan drastis. Namun Anies menegaskan, di balik pemangkasan itu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat pra sejahtera dipertahankan

"Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat pra sejahtera tidak diubah," tegas Anies

Biaya menangani bencana yang semula Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID.

Anies juga memastikan semua tenaga kerja yang mengabdi pada Pemprov DKI Jakarta, termasuk 120 ribu tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) tidak dihentikan kontraknya.

"Pemprov tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta," kata Anies.

Belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta direlokasi untuk penanganan COVID-19. Klik halaman selanjutnya.