Pengusaha Kritik Stimulus Pemerintah

Jakarta - Pengusaha menilai stimulus dari pemerintah untuk dunia usaha diberikan setengah hati dan tidak niat. Sebab stimulus yang sudah dikeluarkan tidak banyak membantu pelaku bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mencontohkan besarnya stimulus yang diberikan pemerintah untuk BUMN, yaitu Rp 152 triliun. Namun pihaknya prihatin karena itu tidak berdampak ke sektor swasta.

"Yang kita sangat prihatin PLN, PLN itu sudah dibayarkan Rp 48,5 triliun. Tapi ini jawabannya PLN kepada kita, ada surat dari himpunan kawasan industri, Kadin dan sebagainya yang intinya kita meminta PLN itu untuk menghapuskan minimum charge," kata dia dalam diskusi online yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Pak Jokowi, Pengusaha Minta Stimulus Modal Kerja Rp 625 T

Padahal sekarang ini pabrik-pabrik atau perusahaan maupun hotel banyak yang tidak beroperasi. Tapi mereka harus membayar listrik lebih mahal daripada yang mereka pakai.

"Nah ini dijawab oleh PLN, intinya pokoknya nggak bisa saja, pokoknya dia nggak bisa menghapuskan minimum charge. Padahal kita maunya adalah kita membayar sesuai yang kita pakai. Demikian juga dengan gas," jelasnya.

Jadi, lanjut dia stimulus yang terbesar itu mengalirnya ke BUMN dan perpajakan. Sedangkan sektor pariwisata dapatnya Rp 3,8 triliun. Padahal pariwisata yang terdampak paling parah. Itu pun larinya lebih kepada diskon tiket pesawat dan insentif pajak hotel dan restoran yang larinya ke pemerintah daerah.

Baca juga: Menyelesaikan Pekerjaan Rumah Sebelum "New Normal"

Lalu stimulus di sektor perumahan Rp 1,3 triliun. Itu pun bentuknya subsidi dan bantuan uang muka untuk MBR.

"Jadi stimulusnya setengah hati, nggak niat ngasihnya," tambah Hariyadi.

(dna/dna)