Kepala Bappenas Minta Data Dukcapil Jadi Acuan Distribusi Bansos

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa bicara soal pentingnya data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Menurut Suharso, data yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini akan sangat penting untuk kebutuhan data pemerintah.

"Sebenarnya, kita sudah punya data baik sekali, misalnya yang dipakai di Pemilihan Umum, itu adalah data Dukcapil. Harusnya Dukcapil ini jadi data untuk orang Indonesia, tinggal informasinya yang dipertautkan untuk penduduk di manapun dia berada," ungkap Suharso dalam sebuah webinar, Rabu (10/6/2020).

"Ini saya kira penting yang menjadi dasar bagi kita semua dalam produksi data berikutnya," lanjutnya.

Suharso menegaskan agar instansi pemerintah jangan terlalu banyak memperbanyak pusat data. Soal data perorangan masyarakat cukup melihat dari data Dukcapil.

"Maka saya ajak kita semua dalam proses ke depan itu untuk tidak lagi jangan lagi memperbanyak data center, cukup lah jadi wali data tertentu tapi basis datanya itu jelas, kalau dikejar perorangan NIK-nya ada," jelas Suharso.

Begitu juga masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial alias DTKS, data yang satu ini menjadi patokan dalam memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, data Dukcapil bisa dioperasikan sejalan dengan DTKS.

Pasalnya, dalam DTKS pun hanya orang yang sudah terdaftar NIK-nya saja di Dukcapil baru boleh mendapatkan bantuan.

"Kemudian kita punya data terpadu kesejahteraan sosial, menurut saya DTKS itu bisa dikawinkan dan memang operable dua data ini. Karena kan harus ada NIK kan DTKS juga, NIK kan kategori seseorang itu bisa dapat bantuan," kata Suharso.

Berlanjut di halaman berikutnya.