.webp)
Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) meresmikan SPBU Kompak sebagai lembaga penyalur BBM 1 Harga di salah satu ujung pesisir Kalimantan Barat (Kalbar).
SPBU yang berada di atas kapal mengapung ini dikhususkan untuk masyarakat dan terutama nelayan yang ada di Pulau Maya dan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar.
Pulau Maya dapat ditempuh lewat jalur darat dari Ketapang selama 1,5 jam dan ditambah menggunakan speedboat hingga 1 jam, sedangkan Kepulauan Karimata berada di barat Pulau Maya dan langsung berhadapan dengan Laut Bangka Belitung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan peresmian ini juga jadi kado hari ulang tahun Kabupaten Kayong Utara ke-13 sekaligus komitmen pihaknya mewujudkan keadilan dan amanah konstitusi untuk BBM 1 Harga.
Ia menyayangkan selama ini nelayan mendapat BBM dari pengecer dengan harga yang berbeda dan bahkan lebih dari Rp 10 ribu per liternya.
Untuk itu, ia juga mengajak semua pihak ikut mengawasi pendistribusian BBM dari SPBU ini. "Ada target 83 lokasi lembaga penyalur BBM 1 harga yang akan dibangun pada 2020, dan dari target selama 2020-2024, 26 titik ada di Kalbar," ujar Ifan, sapaan akrabnya, di Desa Tanjung Satai, Kayong Utara, Rabu (17/6/2020).
 Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa Foto: Dok. BPH Migas |
"Ini fokus di wilayah 3T, masalah keadilan ini amanah konstitusi. BBM subsidi jangan sekali-kali dijual ke industri, ini haknya masyarakat kita nelayan yang perlu dibantu, tolong dikawal," sambungnya.
Ia juga berharap bakal ada satu lagi SPBU sebagai lembaga penyalur BBM 1 harga untuk Kepulauan Karimata. Hal tersebut dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat karena mendapat premium dengan harga Rp 6.450/liter dan solar dengan harga Rp 5.150/liter.
Bupati Kayong Utara Citra Duani menjelaskan, ini kali kedua peresmian SPBU 3T di daerahnya. Jika sebelumnya ditujukan untuk petani di wilayah daratan, maka kali ini di wilayah kepulauan.
"Pemda melakukan cepat tanggap skala prioritas untuk mendukung sarana infrastruktur jasa. Sebelumnya masyarakat dan nelayan (di Pulau Maya) tidak pernah membeli BBM bersubsidi. Sudah ada sebelumnya, namun tidak satu harga," jelas Citra.
Dengan adanya BBM bersubsidi satu harga di daerah kepulauan ini, ia berharap lebih cepat mendorong ekonomi warga setempat dan menjadi punya peluang usaha dan tidak lagi punya mental kuli.
"Kita putuskan mata rantai dengan tengkulak, biar nggak mental kuli. Kita harus ubah, kita harus maju, nelayan kita ingin maju dan mandiri," ujarnya.
Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Forkominda, Danlanal hingga Kepolisian setempat untuk ikut mengawasi proses pendistribusian BBM bersubsidi ini agar tepat sasaran kepada masyarakat.
"Pasukan pengamanan siap merazia, supaya masyarakat bisa mendapat BBM harga yang terjangkau dan tidak ada lagi penyalur ilegal," ujarnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kalbar Weddy Surya W. mengatakan pelaksanaan SPBU di daerah 3T bukanlah hal yang mudah mengingat lokasi geografis yang sulit hingga ongkos yang tinggi.
"Membutuhkan waktu, setelah lokasi ditetapkan, perlu survei dan menggandeng investor, melihat juga aspek legal dan keamanan," ujar Weddy.
"Sekarang masyarakat bisa membeli BBM jenis solar dan premium dengan harga yang sama seperti di Jawa. Semoga dapat menumbuhkan ekonomi setempat," imbuhnya.
(mul/mul)
