RI-Turki Gelar Pertemuan Virtual, Genjot Kerja Sama Infrastruktur

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu ini bertujuan untuk mempererat kerja sama kedua negara terutama di sektor infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Basuki juga ditunjuk sebagai pimpinan Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk menjadi pembicara kunci pada acara Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki, di Kota Ankara, Turki.

Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak, Direksi BUMN Karya seperti PTPP, Brantas Abipraya juga Waskita Karya, dan sejumlah perwakilan Dewan Kerjasama Ekonomi Indonesia - Turki, Asosiasi Konsultan Konstruksi dan Arsitektur Turki, Asosiasi Kontraktor Turki, serta Asosiasi Kontraktor Indonesia.

Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.

"Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).

Menurut Basuki, kemampuan pendanaan Pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %.

Untuk itu, Basuki mendorong investor-investor dari Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar US$ 10 miliar pada tahun 2023.